InfoLangsa.Com – Bungku, (12/5/2026)
Di bentang pesisir Kabupaten Morowali yang terus bergerak mengikuti akselerasi industrialisasi, kehadiran Wilayah Kerja (Wilker) PSDKP Morowali di bawah kendali Pangkalan PSDKP Bitung memikul tanggung jawab pengawasan yang tidak sederhana. Beban itu terasa paling konkret di simpul aktivitas perikanan rakyat seperti TPI Matano, ruang hidup yang mempertemukan nelayan, anak buah kapal (ABK), pedagang, hingga arus distribusi hasil tangkapan yang berlangsung nyaris tanpa jeda.
Kepala Wilker PSDKP Morowali, Muliadi, S.St.Pi, menggambarkan bahwa tantangan utama di lapangan bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi kompleksitas realitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir. “Pengawasan di TPI seperti Matano tidak bisa dilihat semata dari kacamata hukum. Di sini ada kehidupan masyarakat yang bergantung penuh pada aktivitas itu,” menjadi garis besar pandangannya dalam melihat dinamika lapangan.
Di TPI Matano, persoalan mendasar pertama justru bersifat fisik-infrastruktur: keterbatasan ruang sandar dan olah gerak kapal perikanan di muara dan area kolam putar. Area muara dan kolam putar yang sempit membuat kapal-kapal nelayan harus saling berebut ruang tambat, terutama pada jam-jam puncak pendaratan ikan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, tetapi juga menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan. Dalam situasi padat dan semrawut, identifikasi kapal, pemeriksaan hasil tangkapan, hingga pemantauan kepatuhan menjadi terhambat dan lebih menguras tenaga. Karena itu, kebutuhan akan renovasi dan penataan ulang ruang sandar di Muara Matano menjadi sangat mendesak, bukan sekadar untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk efektivitas fungsi pengawasan negara.
Kesulitan berikutnya menyentuh aspek yang lebih sensitif: ekonomi harian masyarakat. Menurut Muliadi, problem klasik yang terus berulang adalah ketersediaan es batu dan solar (BBM) bagi kapal nelayan. Dua komponen ini merupakan urat nadi aktivitas perikanan di TPI Matano. Keterbatasan pasokan es batu berdampak langsung pada kualitas ikan yang didaratkan, sementara kelangkaan atau fluktuasi harga solar memengaruhi kemampuan nelayan untuk melaut. Dalam kondisi tertekan secara ekonomi, potensi terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan, baik dalam pola penangkapan maupun distribusi, menjadi lebih besar.
Dalam konteks tersebut, petugas Direktorat Jenderal PSDKP kerap berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, mereka harus menegakkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Di sisi lain, mereka berhadapan langsung dengan realitas bahwa sebagian pelaku di lapangan, terutama ABK dan nelayan kecil, beroperasi dalam tekanan ekonomi yang nyata.
Kondisi di TPI Matano juga memperlihatkan lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan hasil tangkapan. Banyak aktivitas pendaratan ikan berlangsung tanpa logbook yang memadai, sehingga menyulitkan penelusuran asal-usul hasil tangkapan. Dalam situasi ruang sandar yang sempit dan aktivitas bongkar muat yang berlangsung cepat, ikan dapat dengan mudah berpindah tangan tanpa melalui mekanisme kontrol yang ideal. Hal ini membuka celah bagi masuknya hasil tangkapan yang tidak sesuai ketentuan ke dalam rantai distribusi.
Lebih jauh, tekanan dari aktivitas industri di sekitar Morowali turut memperumit lanskap pengawasan. Lalu lintas kapal besar, keberadaan jetty industri, serta perubahan struktur ruang pesisir menciptakan dinamika baru yang harus dihadapi petugas di lapangan. Pengawasan tidak lagi semata pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga bersinggungan dengan tata kelola ruang laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Dalam situasi yang kompleks itu, pendekatan yang dilakukan tidak bisa semata represif. Muliadi menekankan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif menjadi bagian penting dari strategi pengawasan. Petugas harus mampu membangun komunikasi dengan nelayan, ABK, dan masyarakat sekitar, agar kepatuhan tidak hanya lahir dari tekanan hukum, tetapi juga dari kesadaran bersama.
Dengan demikian, TPI Matano menjadi potret nyata betapa kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bukan sekadar soal patroli dan penindakan. Ia adalah kerja yang berada di persimpangan antara keterbatasan infrastruktur, tekanan ekonomi masyarakat, dan tuntutan regulasi negara. Di ruang yang sempit di muara Matano itu, negara hadir, melalui PSDKP, dengan segala keterbatasannya, berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. (C)::
