Oleh: Arief Ibrahim
(Anggota DPRD & Ketua Fraksi HANURA DPRD Morowali Utara, Ketua KADIN Morowali Utara)
Artikel Pertumbuhan Memiskinkan di Morowali Utara mengangkat satu tesis penting dalam ekonomi pembangunan: fenomena _immiserizing growth_, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi justru berjalan beriringan dengan memburuknya kesejahteraan sebagian masyarakat. Dalam konteks Morowali Utara, tesis ini tidak berdiri di ruang kosong, melainkan berangkat dari realitas empiris industrialisasi berbasis nikel yang sangat cepat.
Secara objektif, terdapat beberapa poin kuat yang patut diapresiasi dari tulisan tersebut.
Pertama, artikel ini berhasil menunjukkan paradoks pertumbuhan. Di satu sisi, laju pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai sekitar 23,94 persen merupakan capaian luar biasa dan bahkan tertinggi secara nasional. Namun di sisi lain, muncul indikasi ketimpangan distribusi manfaat, tekanan sosial, hingga degradasi lingkungan. Ini adalah fenomena klasik dalam ekonomi ekstraktif, di mana pertumbuhan tidak otomatis identik dengan pemerataan.
Kedua, artikel tersebut tepat dalam menyoroti lemahnya integrasi mekanisme benefit sharing. Instrumen seperti CSR, PPM, maupun penerimaan daerah memang tersedia, tetapi belum terorkestrasi dalam satu kerangka kebijakan yang sistematis. Akibatnya, kontribusi sektor tambang cenderung sporadis dan belum mampu menjawab kebutuhan struktural masyarakat lokal.
Ketiga, pentingnya baseline data yang diusulkan penulis merupakan langkah metodologis yang tepat. Tanpa data yang terstruktur mengenai siapa berkontribusi apa, di mana, dan dalam bentuk apa, maka diskursus keadilan distribusi akan selalu bersifat normatif dan sulit diukur.
Namun demikian, untuk menjaga objektivitas analisis, terdapat beberapa aspek yang perlu dilengkapi atau diseimbangkan.
Pertama, industrialisasi tetap membawa dampak positif yang signifikan.
Artikel tersebut memang mengakui adanya peningkatan investasi dan lapangan kerja, tetapi belum dielaborasi secara proporsional sebagai bagian dari transformasi struktural ekonomi daerah. Kawasan industri nikel telah menggeser basis ekonomi lokal dari agraris tradisional menuju industri bernilai tambah tinggi. Ini merupakan fondasi penting bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah dan integrasi dalam rantai pasok global.
Kedua, problem yang muncul lebih tepat dibaca sebagai kegagalan tata kelola, bukan kegagalan pertumbuhan itu sendiri.
Konsep immiserizing growth berisiko menimbulkan simplifikasi seolah-olah pertumbuhan adalah sumber masalah. Padahal, dalam banyak kasus, persoalan utama terletak pada desain distribusi, regulasi, dan pengawasan. Artinya, solusi tidak terletak pada memperlambat pertumbuhan, melainkan memperbaiki institusi yang mengelolanya.
Ketiga, dimensi lingkungan dan sosial memerlukan penguatan berbasis bukti ilmiah yang lebih luas.
Sejumlah studi bahkan menunjukkan bahwa ekspansi industri nikel di Sulawesi membawa konsekuensi ekologis nyata, seperti penurunan kualitas perairan pesisir akibat aktivitas industri pengolahan.
Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap klaim dampak sosial-ekologis di Morowali Utara juga ditopang oleh data lokal yang terverifikasi, bukan sekadar generalisasi dari wilayah lain.
Keempat, inisiatif-inisiatif lokal sebenarnya sudah mulai muncul dan perlu diapresiasi.
Program seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pengembangan kelompok usaha, hingga penguatan regulasi TJSLP menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya pasif. Tantangannya adalah meningkatkan skala, konsistensi, dan akuntabilitas, bukan memulai dari nol.
Menuju Jalan Tengah: Dari Kritik ke Desain Kebijakan
Alih-alih berhenti pada diagnosis “pertumbuhan memiskinkan”, langkah yang lebih produktif adalah mendorong agenda kebijakan konkret, antara lain:
1. Institusionalisasi Benefit Sharing
Membentuk sistem terpadu berbasis regulasi daerah yang mengintegrasikan CSR, PPM, dan fiskal daerah dalam satu kerangka pembangunan.
2. Transparansi dan Dashboard Publik
Seluruh kontribusi perusahaan harus dapat diakses publik secara terbuka dan terukur.
3. Penguatan Local Content
Mendorong keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam rantai nilai industri, bukan hanya sebagai penonton.
4. Perlindungan Sosial Adaptif
Mengantisipasi dampak sosial seperti PHK, konflik lahan, dan kerentanan keluarga melalui intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Penutup
Tulisan “Pertumbuhan Memiskinkan di Morowali Utara” pada dasarnya merupakan alarm intelektual yang penting. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tanpa distribusi adalah ilusi pembangunan.
Namun, dalam kerangka analisis yang lebih seimbang, tantangan utama Morowali Utara bukanlah menghentikan pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dikelola dengan tata kelola yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan kata lain, yang harus diperbaiki bukan pertumbuhannya—melainkan cara kita membagi hasil dari pertumbuhan itu sendiri.
disiarkan oleh :
Redaksi InfoLangsa.Com
