Infolangsa.com – Lhokseumawe, Pemerintah menargetkan kebijakan redenominasi rupiah tuntas pada 2027. Agenda penyederhanaan nominal tanpa mengubah nilai mata uang ini mendapat perhatian berbagai pihak, termasuk akademisi dan pelaku usaha daerah.
Dalam wawancara melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu, Dr. Muhammad Nasir, Dosen Magister Keuangan Islam Terapan Politeknik Negeri Lhokseumawe, Peneliti Sosial Kemasyarakatan, sekaligus Pembina Yayasan Generasi Cahaya Peradaban, memberikan pandangannya mengenai tingkat kesiapan masyarakat Aceh dan potensi dampak kebijakan tersebut terhadap sektor usaha.
1. Kesiapan Masyarakat dan Pelaku Usaha di Aceh
Menjawab pertanyaan mengenai kesiapan daerah seperti Aceh, Dr. Nasir menilai masyarakat dan pelaku usaha masih berada pada tahap awal dalam memahami apa itu redenominasi.
“Banyak masyarakat yang masih rancu antara redenominasi dengan sanering. Ini masalah pertama yang harus dibereskan. Tanpa literasi yang baik, masyarakat mudah salah paham dan akhirnya ragu menerima kebijakan ini,” jelasnya.
Namun ia menambahkan bahwa sebagian pelaku UMKM di Aceh sebenarnya melihat peluang positif. Penyederhanaan nominal dinilai dapat mempermudah transaksi, memperjelas pencatatan keuangan, dan membuat proses pembukuan lebih efisien.
“Jika pemerintah mampu melakukan edukasi dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan konteks lokal, saya yakin penerimaan publik di Aceh akan lebih baik,” katanya.
2. Dampak Jangka Pendek dan Panjang bagi UMKM dan Sektor Informal
Menanggapi pertanyaan kedua, Dr. Nasir menyebut ada dua skenario dampak: jangka pendek yang penuh tantangan, dan jangka panjang yang berpotensi membawa manfaat besar.
Dampak jangka pendek, menurutnya, mencakup biaya transisi seperti:
penyesuaian label harga,
pembaruan sistem kasir atau aplikasi digital,
pelatihan karyawan,
risiko salah hitung dan kekeliruan pencatatan.
Ia juga mengingatkan tentang fenomena money illusion atau salah persepsi harga yang pernah terjadi di Turki dan Rusia. “Risiko inflasi psikologis selalu ada jika masyarakat belum memahami nilai sebenarnya dari nominal baru,” ujarnya.
Sementara dampak jangka panjang dinilai jauh lebih konstruktif.
“Redenominasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah pencatatan bagi UMKM, dan memperkuat integrasi mereka ke sistem ekonomi digital. Nominal yang ringkas membuat transaksi lebih cepat dan akuntansi lebih transparan,” jelas Dr. Nasir.
Ia menilai Indonesia saat ini memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat, pertumbuhan stabil, inflasi rendah, dan digitalisasi UMKM yang terus meningkat sehingga momentum ini layak dimanfaatkan.
Edukasi Jadi Penentu Keberhasilan
Dr. Nasir menegaskan bahwa edukasi publik, kejelasan komunikasi pemerintah, dan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama keberhasilan redenominasi.
“Redenominasi bukan hanya perubahan angka. Ini soal kepercayaan publik. Jika komunikasi pemerintah kuat dan konsisten, masyarakat Aceh termasuk UMKM dan sektor informal dapat beradaptasi tanpa kegaduhan,” tutupnya.
(Iskandar M. Tjut)
