Jacob Ereste:
Perselisihan Pendapat Antara Kepala BAKOM RI Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T Dengan Anggota Wantimpres Rocky Gerung
InfoLangsa.Com – Jakarta
Teguran Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI), Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T., terhadap komentar anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, terkait polemik status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah memantik diskursus baru.
Dalam sebuah dialog bersama Akbar Faizal yang viral di media sosial, Rocky Gerung melontarkan pendapat bahwa akan lebih bijak jika Wapres Gibran mengundurkan diri untuk meredam kegaduhan publik. Menurut Rocky, kecemasan masyarakat sudah sangat terasa dan isu tersebut kini menjadi bola liar.
Bagi Rocky, sikap itu adalah bentuk konsistensi sebagai aktivis yang kini berada di lingkaran Istana untuk tetap teguh berjuang demi kemaslahatan orang banyak.
Persoalannya, bagi Badan Komunikasi Pemerintah, pernyataan terbuka seorang anggota Wantimpres mengenai Wakil Presiden dinilai tidak etis. Menurut Kepala BAKOM RI, Wantimpres juga berfungsi sebagai penasihat Wakil Presiden, sehingga tidak sepatutnya mengkritik secara terbuka di ruang publik.
Di sinilah letak perselisihan tafsir. Rocky Gerung dalam forum ILC maupun dialog dengan Akbar Faizal menegaskan bahwa tugas dan fungsi Wantimpres adalah untuk Presiden, bukan untuk Wakil Presiden. Bahkan dalam forum tersebut, Rocky menyebut Istana sebagai sarang korupsi.
Pernyataan yang viral ini mendapat beragam tafsir dari netizen. Ada yang menilai hal tersebut sebagai pertanda tidak kompaknya suara Istana yang kini diisi banyak sosok aktivis dengan berbagai latar belakang kontroversial.
Seperti forum diskusi pada 12 Oktober 2026 bertajuk “Membongkar Mafia Oligarki Jalan Tol Era Jokowi” dengan narasumber Muslim Arbi, Ucok Sky Khadafi, dan Munarman di Jakarta, yang menyoroti dugaan perpanjangan kontrak Jalan Tol Cawang – Tanjung Priok – Pluit yang dinilai merugikan rakyat. Dalam forum itu, Ucok Sky Khadafi bahkan berencana melayangkan somasi kepada Kejaksaan Agung.
Publik pun turut mempertanyakan komposisi Wantimpres saat ini yang diisi nama-nama seperti Pratikno, Budi Gunawan, dan Anwar Usman, sehingga menimbulkan spekulasi yang semakin liar.
Pada akhirnya, perselisihan antara anggota Wantimpres dan Kepala BAKOM RI ini terkesan seperti membangun arena tontonan baru bagi publik. Sebuah pertarungan wacana soal etika, agar publik melupakan persoalan lain yang jauh lebih substantif.
Artinya, masalah etika yang seharusnya menjadi acuan untuk membangun kerja sama yang rukun dan harmoni agar kerja pemerintah semakin bermutu, bermartabat, dan berkebudayaan, kini justru menjadi topik diskusi yang seru itu sendiri.
Termasuk etika yang terpuji jika seorang Wakil Presiden bersedia mengundurkan diri demi menghindari kegaduhan yang lebih besar dan tidak menimbulkan korban dalam bentuk apa pun, seperti yang dikhawatirkan Rocky Gerung.
Cut Meutia, 12 Oktober 2026
Penulis adalah Pengamat Sosial Politik (*)
