InfoLangsa.Com – Lhokseumawe
Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos., M.Sos., turun langsung mengecek sejumlah toko bangunan di Kota Lhokseumawe, menyusul kelangkaan semen dan lonjakan harga yang dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Aceh selama dua bulan terakhir.
Dalam peninjauan tersebut, Haji Uma berdialog dengan pemilik toko bangunan, distributor semen, hingga pelaku proyek konstruksi guna menghimpun informasi mengenai penyebab kelangkaan, tingginya harga, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sektor pembangunan.
Dari hasil pengecekan di lapangan, Haji Uma menemukan sejumlah toko bangunan tidak lagi menjual semen karena kehabisan stok selama hampir dua bulan. Sementara itu, harga semen yang sebelumnya berkisar Rp63 ribu hingga Rp65 ribu per sak kini melonjak hingga Rp100 ribu bahkan mencapai Rp120 ribu per sak di sejumlah daerah.
Atas temuan tersebut, Haji Uma menyurati Menteri Perdagangan RI agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi tata niaga dan distribusi semen, memperketat pengawasan di lapangan, serta menstabilkan harga agar masyarakat tidak terus dirugikan.
“Kelangkaan dan mahalnya harga semen ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dampaknya sangat luas, mulai dari masyarakat yang membangun rumah hingga proyek-proyek infrastruktur. Negara harus hadir melindungi kepentingan masyarakat,” kata Haji Uma.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Toko Bangunan Zahlul Azmi di kawasan Cunda, Lhokseumawe. Pemilik toko mengaku sudah sekitar dua bulan tidak lagi memperoleh pasokan semen sehingga tidak dapat melayani kebutuhan masyarakat.
“Sudah sekitar dua bulan stok semen kosong. Harapan kami harga bisa kembali normal di kisaran Rp60 ribu sampai Rp65 ribu per sak dan pasokan kembali lancar agar masyarakat maupun proyek konstruksi dapat berjalan seperti biasa,” ujar Zahlul Azmi.
Sementara itu, distributor semen, Iqbal, menjelaskan bahwa kelangkaan dipicu oleh tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan pasokan dari pabrik. Menurutnya, harga semen di tingkat pabrik tidak mengalami kenaikan. Namun, meningkatnya biaya distribusi serta persoalan pada rantai distribusi menyebabkan pasokan belum merata di sejumlah daerah di Aceh.
Dampak kelangkaan juga dirasakan sektor konstruksi. Mulyadi, tim logistik lapangan pada proyek Tower Radar Kota Lhokseumawe, mengatakan lonjakan harga semen dari sekitar Rp71 ribu menjadi Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per sak menyebabkan anggaran proyek membengkak dan mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
“Kami tetap harus menjalankan pekerjaan demi mengejar target progres. Namun kenaikan harga yang hampir dua kali lipat membuat anggaran yang telah disusun tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Berdasarkan hasil dialog dan pengecekan langsung tersebut, Haji Uma menilai persoalan kelangkaan semen harus segera ditangani secara menyeluruh. Ia meminta Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan terhadap distribusi semen mulai dari produsen, agen hingga supplier, sekaligus menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai acuan agar harga di pasaran lebih terkendali.
Selain itu, Haji Uma juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi produksi dan distribusi PT Solusi Bangun Andalas yang beroperasi di Aceh.
“Aceh memiliki pabrik semen, tetapi masyarakat justru mengalami kelangkaan dan harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal. Pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh apakah persoalannya berada pada sisi produksi, distribusi, atau faktor lainnya,” tegasnya.
Haji Uma juga mendesak Kepolisian RI dan Kejaksaan RI menyelidiki apabila ditemukan indikasi penimbunan, permainan distribusi, maupun praktik-praktik yang menghambat pasokan semen di Aceh.
“Kalau memang ada dugaan permainan distribusi atau praktik mafia yang menyebabkan pembangunan terganggu dan masyarakat dirugikan, maka harus diusut tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika ada pelanggaran, pelakunya harus diproses sesuai hukum,” tegas Haji Uma.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar pasokan semen kembali normal, harga dapat dikendalikan, dan pembangunan rumah masyarakat maupun proyek-proyek infrastruktur di Aceh dapat berjalan tanpa hambatan akibat kelangkaan material bangunan.
(Zainal Jimbrown)
