Oleh: Jacob Ereste
InfoLangsa – Banten
Operasi Kodok seperti yang dikatakan Sri Eko Sriyanto Galgendu, sebagai Wali Spiritual Nusantara yang memiliki kemampuan penerawangan terhadap berbagai hal yang bakal terjadi kemudian, meyakini bahwa dalam aksi 27 Agustus 2026 yang diinisiasi serta dipelopori oleh warga masyarakat atas nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama sejumlah kelompok dari warga masyarakat lainnya, sepakat mendesak segera disahkannya UU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.
Hal itu dinilai perlu karena tindak pidana korupsi telah melampaui tingkat toleransi dalam kategori _extraordinary crime_ di Indonesia. Sebab tindak pidana korupsi telah melahirkan anak cucu korupsi baru yang terus berkesinambungan tanpa ujung penyelesaian yang jelas.
Karena itu, dalam kekisruhan dan kekacauan yang tidak lagi mampu dikontrol ini, acara aksi yang diinisiasi dan dimotori oleh warga masyarakat Pati, Jawa Tengah, pada 27 Agustus 2026 di Jakarta — ke Gedung DPR RI maupun ke Istana Negara Jakarta — sungguh potensial dimanfaatkan oleh mereka untuk memperoleh kesempatan dan keuntungan.
Mereka dapat melancarkan Operasi Kodok dengan cara ikut di dalam barisan aksi tersebut maupun melakukan gerakan di sekitarnya yang diharapkan memicu kerusuhan atau menggembosi acara aksi dan unjuk rasa. Tujuannya untuk menyalurkan rasa dan pendapat maupun dukungan terhadap pengesahan UU Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi para koruptor di Indonesia yang terkesan semakin gila-gilaan dan ugal-ugalan melakukan pengentitan uang rakyat.
Pernyataan ulama Jawa Timur yang cukup viral di media sosial menjelang pelaksanaan aksi warga masyarakat Pati, yang telah menghadapi teror sepanjang perjalanan dari Pati menuju Jakarta, jelas mengindikasikan akan terjadi bentrokan dari mereka yang merasa tidak diuntungkan oleh aksi unjuk rasa ini.
Seperti halnya secara terang-benderang melempari kendaraan peserta aksi saat melintas di Jalan Tol Karawang, tanpa pernah ada penjelasan tentang pengusutan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum.
Indikasi dan fenomena ini seakan memberi pembenaran terhadap peringatan dari para ulama yang juga menjadi semacam sinyal bahwa aksi dan unjuk rasa warga masyarakat ini pasti akan ditunggangi oleh Operasi Kodok. Mereka tidak peduli pada kepentingan rakyat, apalagi hendak memberikan pembelaan serta dukungan. Sebab yang lebih mereka perlukan adalah memperoleh posisi yang lebih kuat maupun keuntungan dalam bentuk finansial untuk memperkuat pengaruh kekuasaan mereka dalam posisi apa pun.
Aliansi Ulama, Habaib, Kiai dan sejumlah tokoh Jawa Timur menilai aksi 27 Agustus 2026 yang akan terpusat di Ibu Kota Jakarta berpotensi ditunggangi. Karenanya, umat diimbau tidak melibatkan diri dalam aksi yang berpotensi sengaja diciptakan agar rusuh dan berujung chaos.
Hingga kesan terhadap umat tidak sampai menjadi alat kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politiknya. Seperti pernyataan Ketua Umum Projo, Donny Hendry Cahyono, bukan mustahil aksi ini akan menjadi bagian dari percepatan pergantian kekuasaan, ujarnya seperti yang termuat dalam YouTube yang dikelola Jurnalis Senior, Dedi Mulyadi, pada 25 Agustus 2026.
Jadi, aksi besar yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2026 seakan ingin mengulang peristiwa monumental setahun silam untuk tidak dilupakan kaum pergerakan. Meski kali ini inisiasi dan pelopor utamanya adalah warga masyarakat Pati yang terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, seakan hendak mengatakan bahwa sikap kritis serta militansi berjuang untuk rakyat dapat dilakukan oleh warga masyarakat juga dari daerah.
Banten, 26 Agustus 2026
Redaksi InfoLangsa.Com_
