InfoLangsa.Com – Bireuen
Pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor melalui penyaluran bantuan rumah rusak ringan dan sedang tahap II di 16 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kabupaten Bireuen tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dalam tahap ini.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut menjadi wujud konkret komitmen negara dalam memastikan masyarakat terdampak segera pulih dan bangkit.
“Pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi dan pengawalan bersama agar proses rehab-rekon berjalan terukur dan tepat sasaran,” ujarnya saat penyerahan bantuan di Pendopo Bupati Bireuen, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, sementara daerah lain mengikuti secara daring dari wilayah masing-masing.
Stimulan Rp15–30 Juta per Unit
Dalam arahannya, Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar proses pemulihan dilakukan secepat mungkin dengan tetap menjaga akurasi data penerima.
Bantuan stimulan yang diberikan meliputi:
Rp15 juta untuk rumah rusak ringan
Rp30 juta untuk rumah rusak sedang
Secara khusus di Bireuen, sebanyak 4.347 unit rumah telah disetujui menerima bantuan dengan total nilai mencapai Rp86,9 miliar. Angka tersebut menjadikan daerah ini sebagai penerima terbesar pada tahap II.
Pemerintah juga menargetkan agar warga terdampak dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan kondisi hunian yang lebih layak dan nyaman.
Verifikasi Ketat dan Lanjutan Rumah Rusak Berat
Bupati Bireuen, Mukhlis, menyebutkan bahwa daerahnya termasuk yang terdampak signifikan, baik secara fisik maupun sosial ekonomi.
Dari total 31.929 rumah yang diusulkan bertahap, sebanyak 4.347 unit telah lolos verifikasi Inspektorat BNPB dan pengecekan lapangan untuk kategori rusak ringan dan sedang.
Sementara untuk rumah rusak berat, hasil verifikasi bersama BNPB Pusat mencatat 1.109 unit dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pembangunan.
Mukhlis menegaskan bahwa percepatan pemulihan membutuhkan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Percepatan pemulihan tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi. Kami berharap kunjungan kerja Menko PMK ini semakin memperkuat komunikasi dan kerja sama,” kata Mukhlis.
Pemerintah daerah pun berkomitmen mengawal proses penyaluran agar berlangsung transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
Mega
