InfoLangsa.Com – Banda Aceh
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (18/9/2025). Forum ini menegaskan komitmen menjadikan KDMP sebagai instrumen strategis pemerataan ekonomi sekaligus penguatan ketahanan pangan.
Dalam paparannya, Fadhlullah menyebut Aceh telah membentuk 6.497 KDMP, namun baru 75 yang beroperasi penuh. Menurutnya, keberadaan koperasi desa tidak sekadar wadah ekonomi, melainkan motor penggerak pembangunan gampong.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tetapi motor penggerak desa untuk menjawab persoalan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat,” ujar Wagub.
Ia menekankan sejumlah tantangan yang masih dihadapi KDMP, mulai dari literasi koperasi yang rendah, kelemahan manajemen SDM, hingga keterbatasan permodalan. Pemerintah Aceh, kata dia, tengah mendorong percepatan operasionalisasi koperasi dengan memperkuat kelembagaan, menggandeng Himbara untuk akses modal, serta melibatkan BUMN dalam mendukung usaha koperasi.
“Dana desa 10 tahun terakhir mencapai Rp49,1 triliun. Tahun ini saja Rp4,73 triliun, dengan Rp1,01 triliun khusus untuk ketahanan pangan. Potensi ini harus benar-benar kita arahkan untuk kemandirian gampong,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan perlunya keselarasan antara pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas Presiden. Ia menilai KDMP sebagai sarana nyata pemberdayaan desa.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada uangnya. Yang paling penting, kalau koperasi desa sudah berjalan, dia bisa langsung menyerap gabah petani. Koperasi yang bayar, nanti Bulog yang beli dari koperasi. Desa akan mandiri,” ucapnya.
Zulkifli menambahkan, seluruh program pemerintah, termasuk bantuan pangan, akan disalurkan melalui KDMP. Dengan mekanisme ini, rantai distribusi dapat dipangkas, harga lebih stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.
“Saya minta semua proaktif. Camat, bupati, wali kota, sampai gubernur harus ikut aktif. Sosialisasi juga penting, makanya ada Satgas. Tolong dibantu sampai ke satgas terbawah,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Pangan Nasional, anggota DPR RI Nazaruddin Dekgam, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Sekda Aceh, para wali kota dan bupati, serta sejumlah kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan Setda Aceh.
Zainal Abidin
