APDESI Deli Serdang: Tuntutan Hukum, Bukan Sekadar Pembubaran

- Penulis

Senin, 4 Agustus 2025 - 13:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

InfoLangsa.Com – Deli Serdang
4 Agustus 2025 Maraknya Bimtek berulang yang digelar APDESI Deli Serdang selama tiga bulan berturut-turut (Juni-Agustus 2025) telah memicu kecaman keras dari ketua Assosiasi Pewarta Pers Indonesia ( A-PPI) Sumatera Utara, Hardep . Ia menegaskan bahwa praktik ini bukan sekadar kelalaian, melainkan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“APDESI Deli Serdang telah menyimpang dari tujuan awal. Organisasi yang seharusnya membina pemerintahan desa, kini justru menjadi ‘pabrik Bimtek’ yang menguras anggaran desa tanpa memberikan dampak signifikan,” tegas Hardep dalam keterangan pers nya .

Hardep menuding adanya potensi tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan memproses hukum oknum yang terlibat. “Tidak cukup hanya dibubarkan, mereka harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Hal senada juga di sampai kan oleh wakil ketua A-PPI Sumut Roymansyah Nasution, Ia menekankan bahwa anggaran desa adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk membiayai Bimtek yang hanya formalitas belaka. Dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk:

– Bantuan langsung tunai kepada warga miskin;
– Pembangunan infrastruktur desa;
– Pemberdayaan ekonomi lokal;
– Penguatan layanan kesehatan dan pendidikan desa.

Sekjen A-PPI DPW Sumut Irene Sinaga merekomendasikan langkah-langkah tegas berikut:

– Audit investigatif oleh BPKP dan Inspektorat terhadap seluruh kegiatan APDESI dalam setahun terakhir;
– Pemeriksaan keuangan oleh PPATK untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan;
– Moratorium sementara seluruh kegiatan Bimtek yang tidak berbasis kebutuhan lapangan;
– Pembekuan APDESI Deli Serdang hingga reformasi total struktur dan orientasinya;
– Sanksi administratif dan pidana bagi pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan wewenang.

“APDESI jangan menjadi lintah yang mengisap keuangan desa. Kita membutuhkan organisasi yang memberikan solusi nyata bagi desa, bukan yang hanya pandai membuat proposal Bimtek,” pungkas Bastian sebagai pembina di A-PPI Sumut . Ia berharap agar APDESI dapat kembali pada fungsi utamanya sebagai wadah pembinaan dan advokasi bagi pemerintahan desa. *

Rizky

Berita Terkait

Perkuat Disiplin dan Soliditas Prajurit, Danramil 23/Langsa Timur Berikan Jam Komandan kepada Personel
Pemkab Aceh Tamiang Bersama BNPB dan ITB Bahas Rencana Pemasangan 20 Titik EWS
Kapolsek Karang baru silaturahmi di kampung sekerak kiri kecamatan sekerak
POROS 98: RENCANA AKSI BESAR-BESARAN DI 24 DAERAH, DESAK PRABOWO SUBIANTO MUNDUR CACAT HUKUM
PUTRI SMAN 3 LANGSA LOLOS FINAL HONDA DBL ACEH 2026, LIBAS FATIH BILINGUAL 71-51!
Wabup Aceh Tamiang Buka MTQ Qiraatul Kutub dan Fahmil Kutub 2026, Perkuat Syiar Islam dan Generasi Qur’ani
KAPOLRES BIREUEN SAMBUT KEDATANGAN 24 SISWA DIKTUK POLRI DARI SPN POLDA ACEH
Ke Mana Tanggung Jawab Pengawasan PIMWIL dan Pimpinan Cabang PEGADAIAN? Rp 2,379 Miliar!!! Bebankan Cuma Satu Nama.
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:44

Perkuat Disiplin dan Soliditas Prajurit, Danramil 23/Langsa Timur Berikan Jam Komandan kepada Personel

Rabu, 18 November 2026 - 11:17

Pemkab Aceh Tamiang Bersama BNPB dan ITB Bahas Rencana Pemasangan 20 Titik EWS

Rabu, 18 November 2026 - 11:12

Kapolsek Karang baru silaturahmi di kampung sekerak kiri kecamatan sekerak

Rabu, 18 November 2026 - 09:31

POROS 98: RENCANA AKSI BESAR-BESARAN DI 24 DAERAH, DESAK PRABOWO SUBIANTO MUNDUR CACAT HUKUM

Rabu, 18 November 2026 - 06:05

PUTRI SMAN 3 LANGSA LOLOS FINAL HONDA DBL ACEH 2026, LIBAS FATIH BILINGUAL 71-51!

Rabu, 18 November 2026 - 03:05

KAPOLRES BIREUEN SAMBUT KEDATANGAN 24 SISWA DIKTUK POLRI DARI SPN POLDA ACEH

Rabu, 18 November 2026 - 01:17

Ke Mana Tanggung Jawab Pengawasan PIMWIL dan Pimpinan Cabang PEGADAIAN? Rp 2,379 Miliar!!! Bebankan Cuma Satu Nama.

Selasa, 17 November 2026 - 16:06

Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH: Perusakan Sibayak Melanggar Keppres, Pelaku Harus Dihukum Maksimal!

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x