POROS 98: RENCANA AKSI BESAR-BESARAN DI 24 DAERAH, DESAK PRABOWO SUBIANTO MUNDUR CACAT HUKUM

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 09:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

InfoLangsa.Com – JAKARTA ,
di Tebet 18 November 2026 , Ketua Umum Poros 98, Bilung Silaen, menegaskan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 merupakan titik balik dalam perdebatan keabsahan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusan tertanggal 30 Oktober 2026 itu, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Objeknya: Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang dinyatakan batal. Bahkan, kata Bilung, kementerian terkait kemudian menyatakan telah melaksanakan putusan itu dengan mencabut Suket tersebut.

“Ini bukan lagi perdebatan opini. Ada produk administrasi negara yang sudah dinyatakan batal oleh lembaga peradilan tertinggi. Ini fakta hukum,” ujar Bilung dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (18/11/2026).

Soal Mendasar: Syarat Pendidikan

Bilung mempersoalkan pemenuhan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan capres dan cawapres berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau sekolah lain yang sederajat. Ketentuan itu, tegasnya, adalah syarat pencalonan, bukan sekadar kelengkapan berkas.

“Dokumen yang dipakai untuk membuktikan syarat pendidikan harus sah secara hukum. Ketika Suket yang menjadi dasar penyetaraan itu dibatalkan MA, pertanyaan besarnya: apakah syarat pendidikan cawapres saat pendaftaran benar-benar terpenuhi melalui dokumen kelulusan lain yang sah?” kata Bilung.

Jika Suket tersebut merupakan satu-satunya dasar pemenuhan syarat dan tidak ada dokumen pengganti yang sah, maka persoalan ini menyentuh substansi keabsahan pencalonan itu sendiri.

Satu Pasangan, Satu Keabsahan

Bilung mengingatkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Artinya, syarat pencalonan harus dipenuhi oleh masing-masing calon. Cacat pada salah satu calon tidak bisa dianggap persoalan administratif yang berdiri sendiri.

“Jika terbukti salah satu calon tidak memenuhi syarat konstitusional dan undang-undang saat pencalonan, maka keabsahan pencalonan pasangan itu patut dinilai berdasarkan hukum yang berlaku,” ujar Bilung.

Legitimasi Lahir dari Proses yang Sah

Bagi Bilung Silaen, demokrasi bukan hanya soal suara dan hasil penghitungan. Demokrasi mensyaratkan proses yang taat konstitusi.

“Putusan MA tentang Suket ini tidak dengan sendirinya membatalkan hasil Pilpres. Tapi ini fakta hukum yang tidak boleh diabaikan. Jika cacat konstitusional terbukti dan berdampak pada keabsahan pencalonan pasangan, maka hasil Pilpres 2024 berpotensi dibatalkan melalui mekanisme hukum dan kewenangan lembaga negara yang berlaku,” tegas Bilung.

Tidak Boleh Ada Standar Ganda

Bilung menutup pernyataan dengan nada keras. Ia meminta pertanyaan tentang pemenuhan syarat pencalonan dijawab dengan dokumen dan hukum, bukan pernyataan politik.

“Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan konstitusi. Setiap calon wajib tunduk pada syarat yang sama. Demokrasi harus tegak di atas konstitusi. Kedaulatan rakyat tidak boleh dipisahkan dari kepatuhan terhadap hukum,” pungkas Bilung.

Rencana Aksi di 24 Daerah

Atas dasar fakta hukum tersebut, Poros 98 menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran di 24 daerah untuk mendesak Prabowo Subianto mundur karena cacat hukum.

Poros 98 menyerukan kepada seluruh simpul, relawan, mahasiswa dan Element rakyat di 24 daerah untuk turun ke jalan secara damai, tertib, dan konstitusional, membawa satu tuntutan: tegakkan konstitusi, Prabowo Subianto mundur cacat hukum.

“Sumber rujukan:” Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026; Pasal 6A ayat (1) UUD 1945; Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.(“**”)

Berita Terkait

Hamil Memperoleh Bantuan Pangan Sumber Protein.
Ratusan Guru Memeriahkan HGN Dan HUT PGRI 2026.
Pemusnahan lokasih di duga lapak Narkoba di Kampung pantai Tanjau kecamatan sekerak oleh Tim gabungan
PUTRI SMAN 3 LANGSA LIBAS LABSCHOOL UNSYIAH 63-40, REBUT GELAR JUARA HONDA DBL ACEH 2026!
Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre’ Resmi Diterima Ditreskrimum Polda Sulsel
POLRES Bireuen Gelar Razia Kenderaan, Imbau Pengguna Jalan Tertib Berlalu Lintas, Pelanggar Disanksi Tilang
Bupati Aceh Utara Ayahwa DiNilai Pemimpin Responsif
61 Kantong Darah Terkumpul Dalam Aksi Kemanusiaan Donor Darah oleh Warga RT02, Dalam Rangka Hari Pahlawan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:29

Hamil Memperoleh Bantuan Pangan Sumber Protein.

Kamis, 19 November 2026 - 09:26

Ratusan Guru Memeriahkan HGN Dan HUT PGRI 2026.

Kamis, 19 November 2026 - 09:18

Pemusnahan lokasih di duga lapak Narkoba di Kampung pantai Tanjau kecamatan sekerak oleh Tim gabungan

Kamis, 19 November 2026 - 08:52

PUTRI SMAN 3 LANGSA LIBAS LABSCHOOL UNSYIAH 63-40, REBUT GELAR JUARA HONDA DBL ACEH 2026!

Kamis, 19 November 2026 - 07:28

Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre’ Resmi Diterima Ditreskrimum Polda Sulsel

Kamis, 19 November 2026 - 05:10

Bupati Aceh Utara Ayahwa DiNilai Pemimpin Responsif

Kamis, 19 November 2026 - 05:05

61 Kantong Darah Terkumpul Dalam Aksi Kemanusiaan Donor Darah oleh Warga RT02, Dalam Rangka Hari Pahlawan

Kamis, 19 November 2026 - 04:47

GAMMAWAR DI KAMPUNG ALUR LHOK: BUKAN SEKADAR PENILAIAN, TAPI MOMENTUM PERKUAT KELUARGA

Berita Terbaru

News

Hamil Memperoleh Bantuan Pangan Sumber Protein.

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:29

News

Ratusan Guru Memeriahkan HGN Dan HUT PGRI 2026.

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:26

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x