Tak Sekadar Wacana, Eka Mulya Putra Resmi Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polda Babel

- Penulis

Selasa, 14 Juli 2026 - 09:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : H.Eka Mulya Putra Direktur BUMD Babel PT BBBS didampingi Ridwan Paralegal Tim Hukum PT BBBS

InfoLangsa.Com – Pangkalpinang
Pernyataan Direktur Utama PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BUMD Babel), Eka Mulya Putra, untuk menempuh jalur hukum atas rangkaian pemberitaan yang menjadi objek sengketa di Dewan Pers ternyata bukan sekadar wacana.

Pada Selasa (14/7/2026) pagi, Eka Mulya Putra secara resmi mendatangi Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan dugaan pelanggaran hukum yang menurutnya berkaitan dengan penyebarluasan konten pemberitaan melalui akun media sosial pribadi.

Eka mengatakan langkah tersebut diambil setelah mempelajari hasil penanganan pengaduannya di Dewan Pers sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 926/DP/K/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026.

Menurut Eka, pelaporan yang dilakukannya bukan semata-mata berkaitan dengan pemberitaan yang telah diperiksa Dewan Pers, melainkan juga terkait penyebarluasan konten tersebut melalui akun media sosial pribadi yang turut menjadi catatan dalam surat Dewan Pers.

“Saya menghormati proses penyelesaian sengketa pers yang telah dilakukan Dewan Pers. Namun terdapat aspek lain yang menurut kami perlu diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku, khususnya terkait penyebarluasan konten melalui akun media sosial pribadi yang disebutkan dalam surat Dewan Pers,” ujar Eka.

Eka merujuk pada Surat Dewan Pers yang menyebutkan bahwa pemberitaan yang menjadi objek pengaduan turut disebarluaskan melalui akun Instagram *”yuko12824″* dan *TikTok “Knight Black”* yang dalam surat tersebut disebut sebagai akun pribadi.

Menurut Eka, berdasarkan kajian yang diperolehnya dari berbagai referensi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendapat yang berkembang dalam praktik hukum pers, terdapat perbedaan antara produk jurnalistik yang dipublikasikan melalui perusahaan pers dengan konten yang didistribusikan melalui akun media sosial pribadi.

“Menurut pemahaman dan kajian yang kami peroleh, akun media sosial resmi perusahaan pers yang berbadan hukum merupakan bagian dari aktivitas jurnalistik perusahaan pers. Sementara penyebarluasan konten melalui akun media sosial pribadi memiliki konsekuensi hukum tersendiri dan dapat menjadi objek penilaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di luar mekanisme sengketa pers,” katanya.

Selain mendasarkan laporannya pada dokumen dan keputusan Dewan Pers, Eka mengungkapkan bahwa dirinya juga telah meminta pendapat dan pandangan dari Ahli Pers Dewan Pers guna memperoleh perspektif profesional terkait persoalan yang dihadapinya.

Menurut Eka, pendapat ahli tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek jurnalistik, penerapan Kode Etik Jurnalistik, serta batasan antara sengketa pers dan aspek hukum lainnya yang mungkin timbul dari penyebarluasan informasi melalui media digital dan media sosial.

“Saya telah meminta pendapat dan saran dari salah satu Ahli Pers Dewan Pers sebagai bagian dari upaya memperoleh pandangan yang objektif dan profesional. Pendapat ahli tersebut nantinya akan menjadi salah satu referensi yang kami pelajari dan pertimbangkan dalam proses penanganan laporan yang telah kami sampaikan kepada Polda Kepulauan Bangka Belitung,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan agar proses hukum yang ditempuh tidak hanya bertumpu pada persepsinya sebagai pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga mempertimbangkan pandangan ahli yang memahami regulasi pers, Kode Etik Jurnalistik, serta berbagai ketentuan yang mengatur praktik jurnalistik di Indonesia.

Eka menegaskan bahwa laporan yang disampaikan ke Polda Bangka Belitung didasarkan pada dokumen, bukti elektronik, tangkapan layar unggahan media sosial, serta hasil penilaian Dewan Pers yang telah diterbitkan secara resmi.

Menurutnya, tim hukum yang mendampinginya telah melakukan kajian terhadap sejumlah ketentuan hukum yang dinilai relevan untuk didalami dalam proses penyelidikan, termasuk ketentuan dalam *”Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”* maupun *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).*

“Tim hukum kami menilai terdapat sejumlah dugaan yang patut diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun sepenuhnya kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk memproses laporan ini dan pada akhirnya menjadi ranah proses peradilan,” tegas Eka.

Ia menambahkan bahwa langkah hukum yang ditempuh merupakan bentuk penggunaan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum atas nama baik, kehormatan, dan reputasinya.

“Kami tidak ingin berpolemik di ruang publik ataupun media sosial. Karena itu kami memilih menempuh jalur hukum dan menyerahkan seluruh penilaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang,” ujarnya.

Selain laporan pidana, Eka juga menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum perdata terhadap pihak-pihak yang menurutnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya.

“Saya akan menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia. Pers adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dihormati, tetapi kebebasan pers juga harus dijalankan secara profesional, berimbang, terverifikasi, dan bertanggung jawab. Ketika Dewan Pers telah memberikan penilaian dan keputusan, maka keputusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan secara utuh,” pungkasnya.

*Catatan Redaksi:*

Seluruh pernyataan, pendapat, penilaian, dan rencana langkah hukum yang dimuat dalam berita ini merupakan pernyataan resmi Eka Mulya Putra selaku narasumber dan bukan merupakan opini maupun kesimpulan Redaksi.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Redaksi/DEA

Berita Terkait

Kapolres Aceh Tamiang Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026
Kapolres Aceh Tamiang jadi pembina upacara SMK N 1 Karang baru Ajak Siswa Tanamkan Disiplin Dan Karakter Positif
Potensi Media Online Harus dan Patut Mendapat Perhatian dari Semua Pihak, Utamanya PEMERINTAH
KASDIM 0117/ACEH TAMIANG HADIRI APEL GELAR PASUKAN OPERASI ZEBRA SEULAWAH 2026
IARMI Maharuyung Jabodetabek dan DPK IARMI Jakarta Utara Gelar Baksos, dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Dalam Rangka Hari Pahlawan
Polres Bireuen Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026 Selama 14 Hari, Wujudkan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar Dan Berkeselamatan
Pemkab Aceh Tamiang saluran 10 ton Bantuan Banjir untuk masyarakat
Progres Pembangunan KDKMP Desa Tanjung Uda Capai 86,89 Persen, Sertu Mulat Moro Aktif Pantau Pengerjaan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 09:46

Kapolres Aceh Tamiang Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 07:30

Kapolres Aceh Tamiang jadi pembina upacara SMK N 1 Karang baru Ajak Siswa Tanamkan Disiplin Dan Karakter Positif

Senin, 16 November 2026 - 07:16

Potensi Media Online Harus dan Patut Mendapat Perhatian dari Semua Pihak, Utamanya PEMERINTAH

Senin, 16 November 2026 - 06:13

KASDIM 0117/ACEH TAMIANG HADIRI APEL GELAR PASUKAN OPERASI ZEBRA SEULAWAH 2026

Senin, 16 November 2026 - 05:12

IARMI Maharuyung Jabodetabek dan DPK IARMI Jakarta Utara Gelar Baksos, dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Dalam Rangka Hari Pahlawan

Senin, 16 November 2026 - 05:03

Pemkab Aceh Tamiang saluran 10 ton Bantuan Banjir untuk masyarakat

Senin, 16 November 2026 - 05:00

Progres Pembangunan KDKMP Desa Tanjung Uda Capai 86,89 Persen, Sertu Mulat Moro Aktif Pantau Pengerjaan

Senin, 16 November 2026 - 04:38

WARGA LAPOR, POLISI SIKAT! Gara-gara laporan warga, sarang sabu di Desa Alue Kumba, Rantau Selamat DIGEREBEK!

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x