InfoLangsa.Com – Jakarta
Setelah lebih dari enam dekade menjadi bagian dari cita-cita pembangunan nasional, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) kini semakin mendekati tahap realisasi. Berbagai regulasi telah diterbitkan, target pembangunan telah ditetapkan dalam dokumen resmi negara, dan dukungan dari pemerintah, regulator, operator ketenagalistrikan, hingga legislatif terus menguat. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat dan komitmen menuju Net Zero Emission, semakin banyak pihak yang meyakini bahwa Indonesia telah memasuki momentum yang tepat untuk membangun PLTN pertama.
Sinyal kuat tersebut terlihat dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat membuka UGM Nuclear Readiness Forum 2026. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah mulai melihat energi nuklir sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih.
“Pemerintah mempertimbangkan teknologi reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR). Teknologi tersebut dinilai lebih fleksibel dan cocok untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia. PLTN punya keunggulan dari energi baru dan terbarukan lainnya dalam menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan memiliki emisi karbon rendah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai PLTN tidak lagi berhenti pada tingkat kajian akademis. Pemerintah mulai menempatkan teknologi nuklir sebagai bagian dari solusi nyata untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang Indonesia.
Di sisi lain, aspek keselamatan yang selama ini menjadi perhatian utama publik juga terus menjadi fokus regulator. Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, Haendra Subekti, menegaskan bahwa pemilihan teknologi akan menjadi salah satu faktor terpenting dalam memastikan keselamatan pengoperasian PLTN di Indonesia.
“Dari perspektif keselamatan PLTN, pemilihan teknologi yang telah terbukti (proven technology) seperti reaktor generasi III+ menjadi salah satu pertimbangan utama. Untuk jangka pendek, teknologi SMR dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan sistem,” jelas Haendra dalam berbagai forum koordinasi terkait kesiapan pengembangan PLTN.
Haendra juga menegaskan bahwa keputusan untuk membangun PLTN merupakan kewenangan pemerintah, sedangkan BAPETEN akan tetap menjalankan fungsinya sebagai regulator independen yang memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi.
“BAPETEN menjalankan fungsi sebagai regulator independen yang bertanggung jawab penuh pada pengawasan keselamatan,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi operator sistem ketenagalistrikan nasional, PT PLN (Persero) telah menegaskan mengenai kebutuhan implementasi program nuklir. Dalam kegiatan Capacity Building Awareness Nuklir 2026, General Manager PLN Puslitbang, Mochamad Soleh, mengungkapkan bahwa persiapan kelembagaan dan sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini apabila Indonesia ingin mencapai target pembangunan PLTN sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pentingnya percepatan (fast track) penyiapan badan usaha pengoperasi PLTN. Satu unit PLTN membutuhkan sekitar 200 tenaga inti. Target awal kita adalah PLTN berkapasitas 500 megawatt yang berlokasi di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung,” ujarnya.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menyatakan bahwa energi nuklir dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan PLTN tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat.
“Saya mendukung setiap upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional. Tapi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan terutama keselamatan publik harus menjadi fondasi dari seluruh proses. Pembangunan PLTN bukan sekadar persoalan teknis penyediaan energi, melainkan menyangkut keberterimaan publik,” tegasnya.
*Target Operasi 2032*
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa energi nuklir telah resmi masuk dalam perencanaan energi nasional dengan target terhubung ke jaringan listrik (on grid) pada tahun 2032.
“Di dalam Kebijakan Energi Nasional yang tadi malam diketok, itu nuklir masuk ke tahun 2032, on grid. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan. Sudah tinggal 9 tahun ya. Nah ini harus dipersiapkan 250 MW on grid. Sudah on the track, lalu yang perlu kita siapkan adalah SDM-nya, lalu mengenai clearing technology,” ujar Eniya dalam keterangannya kepada media pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF).’
Lokasi yang direncanakan oleh pemerintah untuk pembangunan PLTN pertama diantaranya adalah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. (DEA)
