InfoLangsa.Com – Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kantor Dirjen Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan. Langkah ini terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur yang menyeret Bupati Kolaka Timur nonaktif, Abdul Azis. Proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti pada pejabat daerah semata. Ia mendesak KPK menelusuri aliran dana dan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat, termasuk di level pusat.
“KPK jangan hanya berhenti pada bupati atau pejabat daerah. Harus ada keberanian untuk membuka siapa saja yang menerima aliran dana dari proyek RSUD Kolaka Timur. Jangan sampai ada aktor besar di pusat yang bersembunyi di balik kasus ini,” tegas Rahmad, Jumat (29/8/2025).
Rahmad menilai praktik korupsi berjamaah di sektor kesehatan adalah bentuk kejahatan yang sangat merugikan negara sekaligus menyengsarakan rakyat.
“Korupsi di proyek kesehatan ini bukan hanya merampok uang negara, tapi juga merampas hak masyarakat. Rumah sakit yang seharusnya jadi fasilitas pelayanan kesehatan, malah dijadikan bancakan oknum tidak bertanggung jawab. Ini sudah masuk kategori kejahatan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, publik kini menaruh harapan besar pada KPK agar benar-benar transparan dalam mengungkap jaringan korupsi proyek kesehatan tersebut.
“Jangan ada tebang pilih. Masyarakat sudah bosan kalau kasus hanya berhenti di daerah. KPK harus membuktikan integritasnya dengan menindak semua yang terlibat, tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Redaksi
