InfoLangsa.Com – Bireuen
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya terus mempercepat langkah pemulihan pascabencana hidrometeorologi, salah satunya dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, M.A., S.Sos., M.E., mengatakan Pemkab Pidie Jaya telah menyiapkan lahan dengan total luas mencapai 12,46 hektare, yang tersebar di sejumlah titik untuk mendukung pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
“Secara umum, pemerintah daerah menyiapkan lahan pembangunan hunian tetap mencapai 12,46 hektare yang tersebar di beberapa titik,” ujar
H. Sibral Malasyi dalam keterangan resminya, Rabu (26/8/2026).
Namun demikian, Bupati menjelaskan bahwa proses penyediaan lahan tersebut belum sepenuhnya rampung. Sejumlah lokasi masih berada dalam tahapan pengadaan tanah, proses pemastian status dan ketersediaan lahan, hingga pemenuhan dukungan anggaran.
Menurutnya, pada beberapa lokasi, dokumen perencanaan pengadaan tanah telah tersedia dan proses pengadaan terus berjalan. Selain itu, pengukuran lahan juga telah dilakukan di sejumlah titik, sementara proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) masih berlangsung pada beberapa lokasi lainnya.
“Kondisi ini tentu menjadi salah satu kendala dalam mempercepat pembangunan hunian tetap. Namun, kami terus melakukan koordinasi lintas sektoral untuk mempercepat penyelesaian seluruh proses penyediaan lahan, sehingga pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan,” kata H. Sibral.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai kebutuhan dan target pemulihan, Pemkab Pidie Jaya juga menyiapkan sejumlah langkah alternatif, termasuk melaksanakan pengadaan lahan secara bertahap serta mengupayakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
H. Sibral menegaskan, seluruh tahapan harus dikerjakan secara cepat, tepat, transparan, dan terkoordinasi. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana mengembalikan rasa aman, martabat, dan harapan masyarakat untuk menata kembali kehidupan mereka.
“Semua proses harus kita percepat melalui koordinasi antarlembaga. Pembangunan hunian tetap dan pemulihan pascabencana harus dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan hunian tetap harus berjalan seiring dengan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebab, rumah yang layak merupakan fondasi awal bagi masyarakat untuk kembali menata kehidupan, sementara pemulihan ekonomi menjadi kekuatan agar mereka dapat kembali mandiri dan sejahtera.
“Penyediaan lahan, pembangunan hunian tetap hingga pemulihan ekonomi harus berjalan bersama agar masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang terdampak bencana dapat segera bangkit dan kembali hidup sejahtera,” tegas H. Sibral.
Bupati menekankan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat terdampak bencana terlalu lama berada dalam ketidakpastian. Karena itu, setiap tahapan akan terus dikawal dan dikoordinasikan agar proses pemulihan dapat memberikan kepastian sekaligus harapan baru bagi masyarakat.
“Bencana mungkin dapat meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh meruntuhkan harapan. Dari setiap musibah, kita belajar untuk bangkit lebih kuat, membangun kembali dengan lebih baik, dan menata masa depan dengan penuh keyakinan.”
H. Sibral berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, lembaga terkait, serta seluruh elemen masyarakat dapat semakin diperkuat.
Menurutnya, percepatan pemulihan membutuhkan kerja bersama, karena membangun kembali kehidupan masyarakat terdampak bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kemanusiaan yang harus dipikul secara bersama-sama.
“Rumah bukan sekadar tempat untuk berlindung, tetapi tempat untuk menumbuhkan kembali harapan. Karena itu, setiap langkah pembangunan harus bermuara pada satu tujuan: mengembalikan kehidupan masyarakat agar lebih aman, bermartabat, dan sejahtera,” pungkasnya.
HENDRI
