InfoLangsa.Com – Aceh Tamiang,
Ketua Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang Edi Syahputra, ST didampingi Ketua LSM GARANG Chaidir Azhar, http://S.Sos menyerahkan dokumen _Term of Reference_ TOR Forum Strategis DPRK Aceh Tamiang kepada Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, SH. Penyerahan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRK, Senin 8 Juni 2026.
TOR tersebut mengusung tema *”Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Aceh Tamiang: Mengawal Komitmen Pemerintah dalam Percepatan Rehab Rekon untuk Mewujudkan Aceh Tamiang yang Tangguh dan Berkelanjutan”*.
*Latar Belakang*
Aceh Tamiang berulang kali dilanda banjir yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat telah melakukan penanganan darurat dan pemulihan.
Namun hingga saat ini masih terdapat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan percepatan, kepastian pendanaan, sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan ketat.
Sebagai lembaga representasi rakyat dengan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, DPRK Aceh Tamiang memandang perlu menyelenggarakan Forum Strategis. Forum ini menjadi wadah konsolidasi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi progres, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan terukur.
*Dasar Pelaksanaan*
1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional
5. Dokumen JITUPASNA & Rencana Rehab Rekon Pascabencana Aceh Tamiang
6. Fungsi pengawasan DPRK terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
*Tujuan Forum*
*Umum*: Mendorong percepatan rehab rekon pascabanjir melalui penguatan koordinasi, pengawasan, dan rekomendasi kebijakan.
*Khusus*: Mengevaluasi perkembangan rehab rekon, mengidentifikasi hambatan teknis, administratif, dan pendanaan, menginventarisasi kebutuhan masyarakat, merumuskan rekomendasi strategis ke Pemkab, Pemprov Aceh, dan Pemerintah Pusat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas.
*Output yang Diharapkan*
1. Dokumen Rekomendasi Strategis DPRK Aceh Tamiang
2. Pernyataan Bersama Pemangku Kepentingan
3. Peta Permasalahan dan Solusi Percepatan Rehab Rekon
4. Rekomendasi tindak lanjut ke BNPB, Kementerian PU, Pemerintah Aceh, dan Pemkab Aceh Tamiang
5. Mekanisme pengawasan berkala DPRK terhadap pelaksanaan program
*Waktu, Tempat & Peserta*
Waktu: Disesuaikan, pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat: Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang / Gedung Serbaguna
Peserta ±100 orang: Pimpinan & Anggota DPRK, Forkopimda, Pemkab, BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Camat & Datok Penghulu terdampak, akademisi, Ormas, dunia usaha, tokoh masyarakat, perwakilan korban banjir, dan media.
*Narasumber*
Keynote Speaker: Bupati Aceh Tamiang
Narasumber Utama: Perwakilan BNPB, Kementerian PU, Kalaksa BPBD Aceh Tamiang, Kepala Bappeda, Akademisi Unsam, Pakar Hidrologi & Tata Ruang.
*Susunan Acara*
Sesi I: Pembukaan, Laporan Panitia, Sambutan Ketua DPRK, Pembukaan Bupati
Sesi II: Paparan Narasumber – Kebijakan Nasional, Dukungan Pendanaan, Kondisi Terkini Rehab Rekon, Kajian Akademik & Mitigasi Banjir
Sesi III: Diskusi dan Penyampaian Aspirasi
Sesi IV: Perumusan & Penandatanganan Rekomendasi
Sesi V: Penutupan
*Rekomendasi Strategis yang Didorong*
1. Percepatan pencairan dan realisasi anggaran rehab rekon
2. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir jangka panjang
3. Normalisasi sungai dan rehabilitasi daerah tangkapan air
4. Penyelesaian rumah warga terdampak yang belum tertangani
5. Pengawasan ketat penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek
6. Penetapan penanganan banjir Aceh Tamiang sebagai program prioritas lintas kementerian
*Penutup*
Forum Strategis DPRK Aceh Tamiang diharapkan menjadi wadah konsolidasi kebijakan yang melahirkan rekomendasi konkret dan terukur. Tujuannya mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
“DPRK Aceh Tamiang tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi motor penggerak pengawalan kebijakan agar hak-hak masyarakat korban bencana mendapat perhatian dan kepastian penanganan dari seluruh tingkatan pemerintah,” tegasnya.
*Reporter: Jon*
.
