Sumatera Barat – Infolangsa.com
BPI KPNPA RI Koordinasi Ke Asisten Penasehat Khusus Presiden Bidang Polkam Laporkan Jaringan Mafia BBM Subsidi Sumatera Barat (Sumbar) , yang Diduga Libatkan Oknum TNI dan Polri
Dugaan praktik mafia BBM subsidi yang semakin merajalela di Sumatera Barat segera dilaporkan ke Panglima TNI oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI). Laporan ini mencakup indikasi kuat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan keterlibatan aparat dari institusi TNI dan Polri.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, TB. Rahmad Sukendar, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti kuat atas aktivitas penimbunan dan penyaluran ilegal BBM subsidi jenis solar dan pertalite ke sektor industri. “Kami akan segera bertemu dengan Aspam dan Asintel KASAD untuk menyerahkan laporan resmi. Mafia BBM ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga menindas rakyat kecil yang berhak atas subsidi,” tegasnya, Senin (5/5/2025).
Investigasi BPI di lapangan menemukan dua lokasi utama penimbunan ilegal:
Selain itu, BPI KPNPA RI juga mencatat keterlibatan sejumlah anggota Polri dan perusahaan swasta dalam rantai distribusi ilegal tersebut. “Kami telah menyampaikan laporan ini ke Asisten Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Laporan tersebut juga akan diteruskan ke Presiden, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf TNI, Menteri BUMN, dan Kapolda Sumbar,” ujarnya.
Rahmad Sukendar menegaskan bahwa ini bukan sekadar laporan, tapi desakan agar proses hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. “Kami siap menyerahkan semua bukti otentik yang kami pegang. Tidak boleh ada kompromi bagi pengkhianat negara yang bermain di sektor energi,” katanya.
Sebagai lembaga yang memiliki nota kesepahaman dengan sejumlah institusi hukum, BPI KPNPA RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran agar bersih dari praktik mafia dan korupsi di sektor vital.
“Kami fokus pada tiga isu besar: mafia BBM, mafia tanah, dan illegal logging. Ini bagian dari perang melawan penghisapan sistematis terhadap hak rakyat,” pungkas Rahmad Sukendar.
(Redaksi)
