InfoLangsa.Com – Jakarta
Gelombang desakan publik agar Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri semakin keras terdengar. Hal ini dipicu oleh kegagalan aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan barikade. Tragedi itu dinilai sebagai bukti nyata gagalnya kepolisian dalam melindungi rakyat.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyebut Kapolri tidak lagi layak memimpin institusi kepolisian setelah peristiwa memalukan tersebut.
“Kapolri jelas gagal total. Aparat tidak mampu mengendalikan situasi, malah rakyat yang jadi korban. Presiden Prabowo jangan ragu, segera copot Kapolri agar marwah institusi dan kepercayaan publik bisa diselamatkan,” tegas Rahmad Sukendar, Sabtu (30/8/2025).
Rahmad menambahkan, unjuk rasa yang berujung anarkis sejatinya berakar dari kondisi ekonomi rakyat yang semakin terhimpit. Harga kebutuhan pokok meroket, penghasilan stagnan, sementara sebagian pejabat justru asyik mempertontonkan gaya hidup mewah dan berpesta di tengah penderitaan rakyat.
“Rakyat lapar, pejabat berjoget ria. Ini tamparan keras bagi bangsa. Sentimen sosial jangan diremehkan. Bila api kemarahan rakyat dibiarkan, gejolak lebih besar bisa meledak kapan saja,” ujarnya.
Menurut Rahmad, pemerintah bersama DPR wajib segera mengambil langkah nyata, bukan hanya retorika politik. Ia menegaskan tiga langkah darurat:
1. Mengendalikan harga kebutuhan pokok agar daya beli rakyat tidak ambruk.
2. Menyalurkan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat kecil yang benar-benar terdampak.
3. Menunjukkan keteladanan pejabat dengan hidup sederhana, bukan mempertontonkan hedonisme.
“Rakyat sudah muak dengan janji manis. Yang mereka tunggu adalah solusi nyata. Bila Presiden tidak segera bertindak, bukan hanya Kapolri yang kehilangan legitimasi, tapi juga pemerintah bisa kehilangan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
Redaksi
