KAMPUD Lapor Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung Ke Komnas HAM RI

- Penulis

Kamis, 3 Juli 2025 - 06:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

InfoLangsa.Com – Jakarta,
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi telah melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh kepala BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Albert Muntarie, S.T, M.H ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (KOMNAS HAM) RI terkait dengan pencatatan blokir terhadap 26 (dua puluh enam) bidang tanah yang tercatat atas nama inisial “H.DMP” sehingga dengan adanya blokir yang dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai ketentuan peraturan, pemilik tidak dapat melakukan akses pelayanan publik dalam bentuk apapun tentunya keadaan ini telah menghilangkan sebagian hak dasar serta merugikan pemilik baik materiil maupun imateriil.

Demikian disampaikan oleh Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H didampingi pengurus lainnya Agung Triyono melalui keterangan pers yang diterima tim media usai menyampaikan laporan pengaduan pada Kamis, 3 Juli 2025.

“Mewakili pemilik bidang tanah, kita secara resmi telah menyampaikan laporan pengaduan ke kantor Komnas HAM RI perihal perbuatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang mengarah pada pelanggaran HAM atas status blokir 26 bidang tanah yang tercatat atas nama H.DMP,

Sebelumnya kita juga telah mengirimkan laporan pengaduan ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam konteks pelayanan publik, sementara terkait hak dasar pemilik bidang tanah perlu dilakukan perlindungan dengan penegakan hukum hak asasi manusi oleh Komnas HAM RI melalui kewenangan memeriksa dan memberikan rekomendasi,

Sebab dengan adanya upaya blokir 26 SHM yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sejak tahun 2022 sampai 2025 telah dinilai menghilangkan sebagian hak dasar yang melekat pada pemilik bidang tanah tanpa kepastian hukum dan menyimpangi peraturan yang berlaku,

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintah berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, jelas Seno Aji.

Tak hanya itu, Aktivis yang dikenal sederhana ini juga menguraikan jika upaya pencatatan blokir oleh kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung terhadap 26 bidang tanah milik H. DMP dinilai cacat administrasi dan tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan.

“Selain dinilai melanggar HAM, peristiwa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tersebut jika disandarkan pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang tata cara blokir dan sita, pasal 7 ayat (2) menyatakan persyaratan pengajuan blokir diantaranya meliputi adanya formulir permohonan, surat permintaan blokir dari instansi disertai alasan diajukannya

pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai nama pemegang hak, jenis dan nomor hak, luas dan letak tanah dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sementara kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung dalam melakukan pencatatan blokir terhadap 26 bidang hak atas tanah milik H. DMP tidak didasarkan pada permohonan pencatatan blokir yang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Disinyalir belum terdapat permohonan pencatatan blokir dari siapapun baik dari perorangan, badan hukum atau penegak hukum sehingga dapat disimpulkan pencatatan blokir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung cacat administrasi, cacat prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan”, tegas Seno Aji.

Terakhir, Seno Aji selaku penerima kuasa dari pemilik bidang tanah berharap dengan laporan pengaduan pihaknya ke kantor Komnas HAM RI dapat menjadi sarana melalui kewenangan Komnas HAM dengan serangkaian pemeriksaan dan rekomendasi

kepada kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung, Albert Muntarie, S.T, M.H agar segera memenuhi hak-hak dasar yang melekat pada pemilik dan menghapus pencatatan blokir 26 SHM serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik.

“Adapun maksud dan tujuan kita menyampaikan laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM terhadap pencatatan blokir 26 bidang tanah terdaftar atas nama H. DMP oleh Kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung

Agar Komnas HAM melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung untuk segera menghapus pencatatan blokir terhadap 26 bidang tanah terdaftar atas nama H. DMP dan memulihkan hak-hak nya sebagai pemilik, sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia,

Karena sudah jelas berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang tanggal 25 September 2023 yang ditandangani oleh Panitera Harif Jauhari, S.H, M.H, menerangkan terhadap 26 bidang tanah dengan SHM terdaftar atas nama H. DMP tidak termasuk dalam sita perkara tindak pidana”, pungkas Seno Aji yang dikenal low profil.

Sementara, tim analisis penerima aduan pada Kantor Komnas HAM RI, Fatwa Hidayah Purwarini menyatakan pihaknya akan membahas lebih jauh terhadap pengaduan tertulis yang disampaikan oleh DPP KAMPUD melalui tim analisis.

“Melalui tim analisis akan melakukan kajian terhadap aduan ini, dan nanti akan diinformasikan kembali hasil dari telaah tim analisis, selain penegakan hukum dan mediasi dalam penyelesaian laporan pengaduan, Komnas HAM RI memiliki kewenangan memeriksa dan menerbitkan rekomendasi kepada pihak terkait dalam konteks menindaklanjuti pengaduan masyarakat”, jelas Fatwa sapaan akrabnya. (*)

Redaksi InfoLangsa.Com

Berita Terkait

Nek Suryati Menangis Haru: “Terima Kasih Pak Walikota Jeffry Sentana” – PEMKO LANGSA Salurkan Bantuan Untuk Warga Sebatang Kara di Sungai Pauh
Satreskrim POLRES Nagan Raya Tahan Seorang Pria Terkait Dugaan Kasus Melarikan Anak di Bawah Umur
Cetak Sawah Borissallo Disorot! Anggaran Miliaran Dipertanyakan, GMBI Desak Audit dan Pemeriksaan Lapangan
Boy San Sibuk Kembangkan Boysand Entertainment dan Boysan Multimedia, Sambil Bangun Bisnis Sound System dan Promosikan Brand Jas Venduto
Perkuat Disiplin dan Soliditas Prajurit, Danramil 23/Langsa Timur Berikan Jam Komandan kepada Personel
Pemkab Aceh Tamiang Bersama BNPB dan ITB Bahas Rencana Pemasangan 20 Titik EWS
Kapolsek Karang baru silaturahmi di kampung sekerak kiri kecamatan sekerak
POROS 98: RENCANA AKSI BESAR-BESARAN DI 24 DAERAH, DESAK PRABOWO SUBIANTO MUNDUR CACAT HUKUM
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:15

Nek Suryati Menangis Haru: “Terima Kasih Pak Walikota Jeffry Sentana” – PEMKO LANGSA Salurkan Bantuan Untuk Warga Sebatang Kara di Sungai Pauh

Rabu, 18 November 2026 - 13:34

Satreskrim POLRES Nagan Raya Tahan Seorang Pria Terkait Dugaan Kasus Melarikan Anak di Bawah Umur

Rabu, 18 November 2026 - 13:15

Cetak Sawah Borissallo Disorot! Anggaran Miliaran Dipertanyakan, GMBI Desak Audit dan Pemeriksaan Lapangan

Rabu, 18 November 2026 - 13:05

Boy San Sibuk Kembangkan Boysand Entertainment dan Boysan Multimedia, Sambil Bangun Bisnis Sound System dan Promosikan Brand Jas Venduto

Rabu, 18 November 2026 - 11:44

Perkuat Disiplin dan Soliditas Prajurit, Danramil 23/Langsa Timur Berikan Jam Komandan kepada Personel

Rabu, 18 November 2026 - 11:12

Kapolsek Karang baru silaturahmi di kampung sekerak kiri kecamatan sekerak

Rabu, 18 November 2026 - 09:31

POROS 98: RENCANA AKSI BESAR-BESARAN DI 24 DAERAH, DESAK PRABOWO SUBIANTO MUNDUR CACAT HUKUM

Rabu, 18 November 2026 - 06:05

PUTRI SMAN 3 LANGSA LOLOS FINAL HONDA DBL ACEH 2026, LIBAS FATIH BILINGUAL 71-51!

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x