Caption: JKA ACEH DIKRITIK: WARGA MISKIN SULIT BEROBAT
JKA Dikeluhkan Warga Miskin: Verifikasi Berbelit, Faudi Aulia Sebut Sudah Jadi Keresahan Publik (28/4/26)
InfoLangsa.Com – Langsa
Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang selama ini menjadi kebanggaan daerah kini menuai sorotan tajam. Berbagai persoalan mulai dari akses layanan, prosedur administrasi, hingga kepastian pembiayaan dinilai semakin memberatkan masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah yang paling bergantung pada program tersebut.
Keluhan warga mencuat di lapangan. Prosedur penggunaan JKA tidak lagi semudah dulu. Dalam beberapa kasus, pasien bahkan harus melewati proses verifikasi berbelit saat kondisi darurat. “Kami takut berobat. Takut ditolak karena administrasi. Padahal kami sakit dan tidak punya uang,” keluh seorang warga Banda Aceh yang enggan disebut nama.
Situasi ini memicu kekhawatiran menurunnya kualitas layanan kesehatan publik. Kelompok desil bawah menjadi pihak paling rentan, karena tidak memiliki alternatif layanan kesehatan berbayar. Ketimpangan akses pun dikhawatirkan makin lebar.
Dampaknya juga dirasakan tenaga kesehatan. Sejumlah rumah sakit mengeluhkan keterlambatan klaim JKA yang mengganggu operasional dan ketersediaan obat. “Kalau klaim terlambat, kami susah belanja obat. Ujungnya pasien yang dirugikan,” ungkap sumber di salah satu RSUD di Aceh.
Faudi Aulia, tokoh muda Aceh, dan juga Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Langsa melontarkan kritik keras. Ia menilai pengelolaan JKA belum optimal dan persoalan ini sudah melampaui dinamika kebijakan biasa.
“JKA bukan sekadar program, tapi harapan utama masyarakat Aceh. Ketika muncul hambatan seperti ini, maka ini bukan lagi dinamika biasa. Ini sudah keresahan publik yang harus segera ditangani,” tegas Faudi.
Ia menyoroti dampak kebijakan yang tidak merata berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. “Kalau dibiarkan, yang paling merasakan dampaknya masyarakat kecil. Ini bukan hanya soal pelayanan, tapi soal keadilan sosial,” tambahnya.
Faudi menegaskan, mahasiswa sebagai agen perubahan akan terus mengawal isu JKA. “Kami akan pastikan ini tetap jadi perhatian publik dan mendorong perbaikan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Terpisah, “Pemerintah Aceh” menyatakan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem JKA. Fokus evaluasi meliputi peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi pembiayaan. Langkah ini diharapkan mampu menjawab keluhan yang berkembang di masyarakat.
Dengan sorotan tajam dari warga, nakes, hingga mahasiswa, isu JKA kini bergeser. Tidak lagi sekadar perbincangan kebijakan teknis, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang menyentuh aspek ketimpangan ekonomi dan keadilan akses kesehatan bagi kelompok desil bawah.
Dulu dibanggakan, kini dikeluhkan. Prosedur JKA dinilai berbelit, pasien darurat harus verifikasi panjang. Klaim RS telat, stok obat terganggu.
Faudi Aulia: “Ini bukan dinamika biasa, sudah keresahan publik. Yang paling kena dampaknya masyarakat kecil. Ini soal keadilan sosial.”
Pemprov Aceh: Sedang evaluasi total sistem JKA.
JKA harus kembali jadi harapan, bukan beban warga kecil.
#JKA #JaminanKesehatanAceh #KesehatanUntukRakyat
_(Redaksi)_
