InfoLangsa.Com – Jakarta
LSM KCBI (Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia) meningkatkan eskalasi tuntutannya terkait skandal perusakan kawasan konservasi Gunung Sibayak. Masuknya alat berat ekskavator hingga ke zona inti kawah memicu reaksi keras dari pucuk pimpinan organisasi.
Wakil Ketua Umum sekaligus Dewan Pakar Hukum LSM KCBI, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, memberikan pernyataan hukum yang sangat tajam. Beliau menegaskan bahwa apa yang terjadi di Sibayak bukan sekadar masalah teknis, melainkan dugaan tindak pidana korporasi atau perorangan yang terorganisir.
“Sebagai Dewan Pakar Hukum, saya tegaskan bahwa eksploitasi di kawasan hutan lindung tanpa izin adalah pelanggaran berat terhadap UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Siapa pun yang memberikan akses bagi alat berat masuk ke kawah Sibayak harus bertanggung jawab secara pidana. Negara tidak boleh kalah oleh mafia lingkungan yang bersembunyi di balik dalih penataan jalur,” tegas Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH.
Ketua Korwil SUMUT-ACEH LSM KCBI, Rudi Surbakti, menyatakan kekecewaan mendalam atas kegagalan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga wibawa hukum di kawasan konservasi seluas 51.600 hektar tersebut (Keppres RI No. 48 Tahun 1988). LSM KCBI menilai surat penutupan jalur pendakian tahap I (15 Oktober – 15 November 2026) gagal total dan hanya menjadi celah bagi perusakan alam secara masif.
TUNTUTAN RESMI LSM KCBI:
1. LSM KCBI mendesak Kapolda Sumut untuk segera menangkap aktor intelektual dan pemilik ekskavator yang telah mengobrak-abrik jalur alami kawah Sibayak.
2. LSM KCBI menuntut pencopotan segera Kepala DLHK Prov. Sumut dan jajaran UPTD Tahura Bukit Barisan atas pembiaran alat berat di kawasan lindung.
3. LSM KCBI menuntut pembatalan rencana perpanjangan penutupan pendakian tahap II karena dinilai sebagai kedok untuk melanjutkan perusakan hutan.
4. LSM KCBI memberikan waktu 1×24 jam bagi pihak terkait untuk menarik seluruh alat berat dari kawasan kawah Sibayak atau kami akan menempuh jalur hukum secara nasional.
Ketua Umum LSM KCBI, Joel B. Simbolon, S.Kom., menegaskan bahwa organisasi akan terus mengawal kasus ini. “Langkah pasti, tindakan nyata. Kami tidak akan berhenti sampai para perusak lingkungan ini masuk ke jeruji besi,” tutupnya. (C)


















