Caption
Bihamdi Basma : “OPD Teknis & Rekanan Wajib Tepat Waktu”
InfoLangsa.Cim – Makassar,
22 Oktober 2026
Forum Transparansi Sarana Publik (FOR TRANS PUBLIK) Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang menggandeng KPK untuk mengawal proyek strategis 2026.
Dukungan itu disampaikan menyusul rapat koordinasi Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026) lalu.
Rapat yang dipimpin Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK Tri Budi Rahmanto tersebut membahas pencegahan agar proyek tidak mangkrak, tepat waktu, dan bebas korupsi.
Direktur FOR TRANS PUBLIK Kota Makassar, Bihamdi Basma, SE., menilai langkah Wali Kota yang akrab disapa Appi itu sudah tepat.
“Kami di FOR TRANS PUBLIK mendukung penuh. Apa yang disampaikan Pak Wali Kota bahwa proyek harus berjalan tepat waktu tanpa potensi mangkrak itu adalah prinsip transparansi yang kami kawal. OPD Teknis & Rekanan Wajib Tepat Waktu,” tegas Bihamdi Basma, Selasa (22/10). Sayangnya, sampai hari ini, lebih dua bulan berlalu, belum ada progres yang disampaikan ke publik terkait sejumlah proyek strategis dimaksud, lanjut Bihamdi yang akrab disapa Daeng Romo ini.
Menurut Bihamdi, ada beberapa poin penting yang disampaikan Wali Kota yang harus menjadi catatan serius bagi semua pihak.
Pertama, soal waktu. Wali Kota menegaskan “Ini adalah rapat pencegahan yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu bisa berjalan tepat waktu tanpa ada potensi untuk mangkrak dan sebagainya,” serta meminta “Waktu tidak menunggu kita untuk menyelesaikan. Inspektorat dan seluruh SKPD harus memastikan kegiatan ini berjalan tepat waktu dan selesai sesuai target,”
Kedua, soal transparansi pengadaan. FOR TRANS PUBLIK menyoroti penekanan Wali Kota agar menjaga transparansi dan menghindari konflik kepentingan serta memperhatikan rekam jejak penyedia.
Seperti dikutip dari pernyataan resmi: “Jangan sampai ada penyedia atau pemenang tender yang memiliki catatan atau red flag. Begitu pula jangan sampai ada hubungan-hubungan tertentu antara oknum internal dengan penyedia atau pihak ketiga,”
Adapun proyek strategis yang menjadi fokus pengawasan Pemkot dan KPK meliputi pembangunan Stadion Untia, Makassar Government Center (MGC) Tahap II, Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis, PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.
Bihamdi menambahkan, FOR TRANS PUBLIK akan ikut melakukan pengawasan partisipatif di lapangan.
“Kami tidak ingin proyek yang sudah habiskan anggaran publik berakhir terlambat atau mangkrak. Pernyataan Pak Wali bahwa Pemkot tidak ingin proyek yang telah menghabiskan anggaran publik berakhir dengan keterlambatan, tidak selesai, atau bahkan mangkrak harus kita kawal bersama,” ujarnya.
FOR TRANS PUBLIK juga akan membuka posko aduan warga terkait kualitas pekerjaan proyek sarana publik di semua kecamatan.
“Transparansi perencanaan harus diperbaiki agar tidak ada anggaran sia-sia. Itu pesan penting yang kami garis bawahi,” tutup Bihamdi. (C)
