OPINI
Oleh: Muhammad Taqdirul Alim, S.E., M.Si.
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudra_
InfoLangsa.Com – Langsa
Berkelilinglah ke berbagai wilayah di Aceh, dari Banda Aceh hingga kota-kota lainnya. Kedai kopi baru bermunculan, gerai makanan, barbershop, dan toko vapor hadir di banyak sudut kota. Sebagian besar pemiliknya adalah anak muda, tidak sedikit yang bergelar sarjana.
Pemandangan ini bisa dibaca dengan dua cara: sebagai tanda ekonomi yang bergairah, atau sebagai tanda sempitnya pintu pekerjaan formal. Mana yang lebih tepat?
Angkanya memang menunjukkan lonjakan. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Aceh, jumlah UMKM pada 2025 naik sekitar 68 persen dibanding tahun sebelumnya, dan lebih dari 99 persen di antaranya adalah usaha mikro. Namun lonjakan sebesar itu patut dibaca secara hati-hati, sebab sebagian bisa jadi mencerminkan pendataan yang kian lengkap, bukan semata lahirnya usaha baru.
Sinyal dari Pasar Kerja
Gambaran pasar kerja Aceh memberi alasan untuk berhati-hati. BPS Aceh mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 sebesar 5,88 persen, naik dibanding setahun sebelumnya, sementara jumlah penduduk bekerja justru menyusut.
Ironisnya, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang paling lama bersekolah. Pengangguran lulusan Diploma IV hingga S3 merangkak naik dari 5,68 persen pada 2023 menjadi 8,68 persen pada November 2025, tertinggi di antara semua jenjang pendidikan. Ijazah sarjana yang dulu dianggap tiket menuju pekerjaan mapan kini tidak lagi menjadi jaminan. BPS Aceh sendiri menilai lapangan usaha yang tersedia belum cukup menampung lulusan perguruan tinggi sesuai keahlian dan minatnya.
Persoalannya pun tidak berhenti di kampus, sebab lulusan SMK dan SMA umum juga mencatat angka pengangguran di atas 8 persen.
Mutu pekerjaan pun patut dicatat. Pada Februari 2026, hampir dua dari tiga penduduk bekerja di Aceh, tepatnya 64,15 persen, berada pada kegiatan informal yang relatif rentan secara ekonomi. Banyak pula yang bekerja di bawah jam normal sambil terus mencari tambahan penghasilan; pada Mei 2026, proporsi setengah penganggur tercatat 9,48 persen. Mereka tercatat “bekerja”, tetapi belum tentu hidup layak.
Pengangguran juga lebih terasa di perkotaan, dengan TPT 8,12 persen pada November 2025, lebih dari dua kali lipat perdesaan yang 3,85 persen. Di kota, tempat pintu pekerjaan formal diperebutkan paling ketat, usaha kecil menjadi jalan keluar terdekat bagi anak muda yang tak kunjung diterima bekerja.
UMKM Tumbuh Tidak Berarti Sejahtera
Banyaknya usaha belum otomatis berarti sejahteranya pelaku. Bertambahnya jumlah usaha belum tentu diikuti membaiknya perekonomian secara luas, apalagi jika usaha-usaha baru itu berlomba di pasar yang sama. Usaha kopi dan kuliner mudah dimasuki, sehingga cepat jenuh dan margin bisa menipis.
Ketika sarjana yang dibiayai bertahun-tahun akhirnya membuka kedai karena lamaran tak berbalas, itu adalah isyarat ketidaksesuaian antara pendidikan, kebutuhan pasar kerja, dan struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada pertanian dan perdagangan.
Pertumbuhan jumlah usaha juga tidak sama dengan pertumbuhan skala usaha. Ketika hampir seluruh pelaku berada di level mikro, umumnya usaha hanya menghidupi pemiliknya dan keluarga, sehingga dampaknya bagi penciptaan lapangan kerja untuk orang lain terbatas. Dalam jangka pendek, usaha seperti ini memang menjaga dapur tetap mengepul, tetapi belum tentu memberi penghasilan stabil, jaminan sosial, atau ruang untuk berkembang.
Dalam literatur ekonomi, kewirausahaan dibedakan menjadi yang lahir karena peluang dan yang lahir karena keterpaksaan. Keduanya tampak sama di jalanan, tetapi berbeda dampaknya; yang pertama cenderung tumbuh dan menyerap tenaga kerja, yang kedua sering berhenti sebagai penyambung hidup.
Satu hal perlu diakui dengan jujur, data terbuka tentang usia dan pendidikan pelaku UMKM di Aceh belum tersedia, sehingga porsi masing-masing belum bisa ditimbang. Kesan bahwa pelakunya kini banyak anak muda dan sarjana masih berupa pengamatan lapangan, belum kesimpulan statistik. Sensus Ekonomi 2026 dan survei khusus semestinya dimanfaatkan untuk mengujinya.
Lalu, di Mana Peran Pemerintah?
Apakah menjamurnya UMKM bukti kegagalan pemerintah? Kesimpulan itu terlalu tergesa-gesa. BPS Aceh menyebut kenaikan pengangguran pada Februari 2026 dipengaruhi banjir dan tanah longsor akhir November 2025, sehingga tidak semuanya dapat dibebankan pada kebijakan ketenagakerjaan.
Digitalisasi, media sosial, dan layanan pesan-antar juga menurunkan hambatan memulai usaha, dan banyak anak muda kini memilih mandiri ketimbang menunggu lowongan. Lapangan kerja pun tidak hanya diciptakan pemerintah, tetapi juga investasi swasta dan iklim usaha.
Namun, menganggap semuanya baik-baik saja juga keliru. Pertanyaannya bukan lagi apakah UMKM menjamur, melainkan apakah ia naik kelas, dan di sinilah peran pemerintah menentukan.
Bayangkan seorang sarjana yang membuka kedai dengan modal tabungan keluarga. Tanpa pendampingan dan akses pembiayaan, kedai itu mungkin hanya bertahan setahun; dengan dukungan yang tepat, ia bisa tumbuh dan mempekerjakan orang lain.
Dinas Koperasi dan UKM Aceh sendiri mengakui sejumlah hambatan: rendahnya literasi digital dan ekonomi, terbatasnya akses permodalan karena banyak pelaku tak memiliki agunan, produk yang belum tersertifikasi dan kemasan yang kurang menarik, serta minimnya pendampingan di daerah. Hambatan itu menunjukkan di mana peran pemerintah paling dibutuhkan.
– Pertama,bantuan modal perlu diikuti pendampingan berkelanjutan: manajemen keuangan, pemasaran digital, dan sertifikasi produk, serta skema pembiayaan yang tidak semata bergantung pada agunan.
– Kedua,anak muda perlu diarahkan ke sektor yang lebih beragam, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, ekonomi kreatif, dan jasa digital, agar tidak menumpuk pada bisnis yang sama. Aceh memiliki komoditas pertanian dan perikanan yang nilai tambahnya masih bisa digarap lebih jauh oleh pelaku lokal.
– Ketiga,perguruan tinggi, termasuk institusi kami, harus berbenah dengan kurikulum adaptif dan kewirausahaan berbasis praktik, melalui magang dan inkubator bisnis bersama pemerintah dan dunia usaha.
– Keempat,investasi yang membuka pekerjaan formal tetap harus dikejar, sebab UMKM bukan pengganti industri. Dana pembangunan, termasuk dana otonomi khusus, semestinya lebih diarahkan pada sektor produktif yang menyerap tenaga kerja.
– Kelima,pemerintah daerah perlu membuka data pelaku usaha, termasuk usia dan tingkat pendidikan, agar kebijakan dirumuskan berdasarkan data, bukan sekadar kesan.
Menjamurnya UMKM di Aceh adalah dua hal sekaligus: bukti daya juang anak muda, sekaligus cermin bahwa ekonomi belum cukup menyediakan pekerjaan layak bagi angkatan kerja terdidik. Kita tidak perlu memilih salah satu narasi.
Yang mendesak adalah memastikan keberanian mereka membuka usaha dibalas ekosistem yang membuat usaha itu bertahan, tumbuh, dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. (*)
