Oleh: Jacob Ereste
InfoLangsa.Com – Jakarta
Melalui politik, kata Prabowo Subianto, kita bisa mengubah keadaan. Karena itu, politik dalam pandangannya adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Inilah arti politik yang baik, sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat.
Walau Indonesia menghadapi banyak kesulitan, harapan untuk memperbaiki negeri ini masih terbuka lebar. Sebab kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa banyak dan melimpah. Dengan manajemen yang tepat, Indonesia dapat segera bangkit dengan cepat.
Potensi Indonesia mulai dari pangan dan agroindustri, terdapat 11 juta hektare lahan yang dapat dimaksimalkan manfaatnya, serta pasar domestik yang besar. Semua itu dapat diarahkan untuk mewujudkan *ekonomi konstitusi.*
Tujuan pokok Indonesia membangun ekonomi konstitusi, bukan sosialisme. Dalam pemahaman ekonomi konstitusi, bebas boleh tetapi harus tetap waspada. Di dalam ekonomi konstitusi, pemerintah harus menjadi pelopor.
Tugas segenap anak bangsa, utamanya pemerintah, adalah segera menghentikan kebocoran dan mendorong produksi bangsa sendiri.
Sangat disayangkan, investasi asing terlanjur dibuka 100 persen di sejumlah cabang ekonomi. Sebut saja proyek jalan tol, pengelolaan sampah, _cold storage_, pialang berjangka, restoran, bar dan kafe, gelanggang olah raga, produksi dan pengedaran film, warung telekomunikasi, jual-beli _online_, bahan baku obat, praktik dokter, hingga dana pensiun. Untuk sejumlah bidang industri pekerjaan umum, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, Kominfo serta kesehatan dapat dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan asing.
*BUMN Sebagai Ujung Tombak*
Konsentrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jelas hendak memperbaiki ekonomi dengan menjadikan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai ujung tombak pembenahan ekonomi untuk rakyat, meski belum dibarengi dengan subsidi yang maksimal terhadap beban ekonomi yang menghimpit kehidupan rakyat.
Apalagi dari 9 BUMN terbaik bisa mendulang keuntungan sekitar Rp 100 triliun setiap tahun. Seperti Bank Rakyat Indonesia, Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, PLN, Perusahaan Gas Negara, Sarinah dan Pupuk Indonesia.
Atas dasar itulah, Prabowo Subianto percaya bahwa kekayaan alam Indonesia harus diolah sendiri di Indonesia. Artinya, tidak lagi boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah, seperti cara gampang yang banyak dilakukan pada puluhan tahun ke belakang.
Karena dari 5 juta ton konsentrat tambang yang diekspor setiap tahun dapat memberikan pendapatan Rp 105,5 triliun. Tapi karena dijual dalam bentuk mentah – tanpa diolah – kita hanya mendapat Rp 57,2 triliun. Sedangkan dari gas alam dapat diperoleh Rp 97,5 triliun dari penjualan 20 juta ton gas alam, jika diolah terlebih dahulu di dalam negeri.
*Koperasi Merah Putih dan Kembalinya Ekonomi Rakyat*
Mengenai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto (2025-2029), tampaknya bukan sekadar untuk menghempang sistem kapitalisme yang semakin merajalela di Indonesia, sehingga semakin menekan kehidupan rakyat kecil.
Tetapi juga beranjak dari potensi perkoperasian di Indonesia yang sangat strategis untuk membangun ekonomi rakyat, seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Minimal dari 9 koperasi besar di Indonesia sekarang, kepemilikan aset terkecil senilai Rp 1 triliun. Sedangkan koperasi dalam skala kecil lebih dari 200.000 koperasi, sehingga dapat dijadikan aset untuk menggerakkan ekonomi rakyat kecil.
Dan jauh sebelum Prabowo Subianto menjadi Presiden, ia sudah mengagendakan koperasi menjadi alat pemerataan dan motor penggerak swasembada dalam arti luas.
Prabowo Subianto pun telah menandai sejumlah korporasi terbesar di Indonesia, seperti Astra Internasional yang 10 tahun lalu sudah memiliki aset Rp 61 triliun, Salim Group Rp 62 triliun, Sinar Mas Group Rp 79 triliun dan Djarum Group Rp 87 triliun. Artinya, dalam perputaran roda ekonomi di Indonesia akan sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian nasional jika di antaranya berulah, karena merasa terganggu atau justru ingin membuat gangguan pada perputaran roda ekonomi Indonesia.
*Kembali ke UUD 1945 yang Asli*
Kesadaran pokok Prabowo Subianto yang cukup peka terhadap teriakan aktivis pergerakan mengenai upaya untuk kembali kepada UUD 1945 yang asli merupakan tugas bersama seluruh bangsa yang harus segera dilakukan.
Karenanya, momentum kembali kepada UUD 1945 yang asli sesungguhnya tinggal menunggu waktu dan tentu saja sangat tergantung pada dukungan segenap warga bangsa untuk melakukannya bersama pemerintahan Prabowo Subianto, yang telah ia canangkan jauh sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia (halaman 107, _Paradoks Indonesia_, Tahun 2017).
Begitulah peran dari demokrasi rakyat yang hendak diwujudkan Prabowo Subianto dengan memastikan supremasi hukum dan menangkap semua koruptor yang telah merusak bangsa dan negara Indonesia.
Agaknya, tidak cukup alasan bagi segenap warga bangsa untuk tidak mendukung program pemerintah dalam menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran.
Banten, 25 September 2026(*)
