InfoLangsa.COM – DKI Jakarta
Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Prof. Dr. Tuntas Subagyo menegaskan bahwa kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi utama berdirinya Republik Indonesia saat ini semakin tereduksi dan berisiko hanya menjadi slogan politik tanpa makna nyata dalam kehidupan masyarakat.
Menurut Prof. Dr. Tuntas Subagyo, Indonesia yang lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme sejatinya dibangun di atas prinsip bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Namun dalam praktiknya, berbagai kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, hingga arah pertumbuhan ekonomi nasional masih belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada rakyat sebagai pemilik sah negeri ini.
“Kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti sebagai jargon politik yang hanya diucapkan saat kampanye atau momentum elektoral. Kedaulatan harus hadir dalam kehidupan nyata masyarakat, dalam kebijakan negara, dalam pengelolaan kekayaan alam, dan dalam distribusi hasil pembangunan,” ujar Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Prof. Dr. Tuntas Subagyo dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Prof. Dr. Tuntas Subagyo menilai bahwa persoalan utama bangsa Indonesia saat ini bukan semata-mata soal angka pertumbuhan ekonomi yang terus dipromosikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut.
“Persoalan utama bangsa ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi siapa yang berdaulat atas hasil pertumbuhan itu,” tegas Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Prof. Dr. Tuntas Subagyo.
Menurutnya, selama hasil pembangunan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar rakyat masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, maka cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 akan terus menjadi harapan yang belum terwujud.
Prof. Dr. Tuntas Subagyo menjelaskan bahwa kedaulatan bangsa bukanlah konsep abstrak yang hanya hidup dalam pidato-pidato kenegaraan. Kedaulatan harus dapat diukur melalui kemampuan negara mengendalikan sektor-sektor strategis yang menentukan nasib rakyat.
Dalam bidang ekonomi, Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Prof. Dr. Tuntas Subagyo menyoroti berbagai paradoks yang masih terjadi di Indonesia. Di satu sisi Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki lahan pertanian yang luas, serta jumlah penduduk produktif yang besar. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap impor masih tinggi dan nilai tambah dari kekayaan nasional sering kali dinikmati oleh pihak lain.
“Kita negara agraris, tetapi masih bergantung pada impor pangan. Produk UMKM sering kalah oleh barang impor murah, sementara rantai produksi dikuasai korporasi besar. Ini bukti ekonomi nasional belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi nasional masih memerlukan pembenahan mendasar agar lebih berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Keberadaan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kecil harus ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Selain ekonomi, Prof. Dr. Tuntas Subagyo juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan kedaulatan energi. Menurutnya, sebagai negara yang memiliki sumber daya energi yang melimpah, Indonesia semestinya memiliki kendali yang kuat atas produksi, distribusi, dan pemanfaatan energi nasional.
Namun realitas yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan energi sering kali dipengaruhi kepentingan modal besar dan dinamika pasar global yang tidak selalu berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.
“Akibatnya, rakyat harus menanggung harga mahal karena harga BBM sensitif terhadap geopolitik dunia, sementara keuntungan energi justru mengalir ke luar negeri atau hanya dinikmati segelintir pemain,” kata Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Prof. Dr. Tuntas Subagyo.
Lebih lanjut, Prof. Dr. Tuntas Subagyo menyoroti pengelolaan kekayaan alam nasional yang menurutnya masih menyisakan banyak persoalan mendasar. Indonesia memiliki kekayaan tambang, hutan, laut, dan berbagai sumber daya strategis lainnya yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun dalam kenyataannya, banyak daerah penghasil sumber daya alam justru masih menghadapi kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan.
“Rakyat di sekitar tambang tetap miskin, lingkungannya rusak. Hutan gundul memicu banjir dan longsor, nelayan lokal tersingkir. Negara sering hadir terlambat, bahkan kadang justru menjadi fasilitator perampasan itu,” ungkapnya.
Menurut Prof. Dr. Tuntas Subagyo, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Negara harus memastikan bahwa setiap aktivitas eksploitasi sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Prof. Dr. Tuntas Subagyo menegaskan bahwa makna kedaulatan tidak dapat dipersempit hanya pada kekuatan militer. Ancaman terhadap kedaulatan bangsa saat ini juga hadir dalam berbagai bentuk nonmiliter.
Mulai dari krisis pangan, ketergantungan energi, penyelundupan, illegal fishing, pelanggaran wilayah, hingga berbagai bentuk ancaman ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Menurutnya, negara harus memiliki kemampuan untuk melindungi seluruh kepentingan nasional dari berbagai ancaman tersebut agar kedaulatan bangsa benar-benar terjaga secara utuh.
Prof. Dr. Tuntas Subagyo menilai bahwa akar persoalan dari berbagai tantangan tersebut bermuara pada belum tegaknya kedaulatan rakyat dalam praktik penyelenggaraan negara. Demokrasi yang hanya dimaknai sebagai pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali dinilai belum cukup untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata.
“Kedaulatan rakyat harus hadir dalam kebijakan, anggaran, dan distribusi hasil pembangunan. Negara wajib mengelola kekayaan nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya elite,” tegasnya.
Melalui Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Prof. Dr. Tuntas Subagyo menawarkan perspektif pembangunan yang kembali kepada amanat konstitusi. Negara harus berani berpihak kepada kepentingan rakyat, mengoreksi berbagai ketimpangan yang terjadi, serta memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ini bukan sikap anti-investasi atau anti-pasar, tetapi penegasan bahwa pasar harus tunduk pada kepentingan nasional,” ujar Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Prof. Dr. Tuntas Subagyo.
Di akhir keterangannya, Prof. Dr. Tuntas Subagyo menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengembalikan rakyat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan nasional.
“Sudah saatnya kedaulatan dimaknai sebagai praktik nyata, bukan simbol. Tanpa itu, kemerdekaan hanya akan menjadi cerita sejarah, bukan realitas yang dirasakan rakyat,” pungkas Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Prof. Dr. Tuntas Subagyo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi seruan agar seluruh elemen bangsa kembali menempatkan kedaulatan rakyat sebagai roh utama pembangunan nasional, sehingga cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
(RP)
