InfoLangsa.Com – Jakarta
Kasus dugaan suap pengaturan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik. Perkara ini dinilai membuka kembali borok praktik jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menghantui tata kelola keuangan negara.
Kasus bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Juni 2026 terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, orang kepercayaan bupati Adi Triyadi, serta perwakilan pemasaran PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.
Penyidikan kemudian berkembang. Pada 11 Juni 2026, KPK kembali menetapkan lima tersangka baru terkait dugaan suap pengaturan audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemkab Muara Enim.
“pengumuman nya bagi wartawan yang Media nya mati alias tidak ada media silahkan bergabung di fakta detik news hubungi WhatsApp 085377765353”
Selain Edison dan Cory, tersangka lainnya adalah Ketua Tim Pemeriksaan Teknis BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari, Direktur PT MSA Fika, serta pihak swasta Augusz Dewanggara yang disebut memiliki kedekatan dengan pejabat BPK.
Peneliti Transparency International Indonesia, Bagus Pradana, menilai kasus tersebut menunjukkan adanya pola korupsi yang melibatkan tiga aktor utama, yakni pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan auditor sebagai pihak yang berupaya “diamankan” agar temuan penyimpangan tidak muncul dalam laporan audit.
Menurutnya, suap terhadap auditor bukan hanya untuk memenangkan proyek, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghapus atau mengurangi temuan yang dapat mengungkap praktik korupsi.
Sementara itu, Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menyebut auditor BPK seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Namun kewenangan besar yang dimiliki auditor juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan yang kuat.
Kasus Muara Enim menambah daftar panjang dugaan korupsi yang melibatkan auditor negara. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah mencuat di sejumlah daerah dan lembaga negara, termasuk perkara yang menyeret mantan anggota BPK, Achsanul Qosasi.
Menanggapi kasus tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK serta berkomitmen memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
BPK juga menegaskan akan memproses pegawai yang diduga terlibat melalui mekanisme Majelis Kehormatan Kode Etik sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengamat menilai kasus ini harus menjadi momentum reformasi menyeluruh di tubuh BPK, termasuk peningkatan transparansi proses audit, penguatan sistem pengawasan internal, serta pengurangan intervensi politik dalam proses rekrutmen pimpinan lembaga auditor negara tersebut.
(Redaksi)
