InfoLangsa.Com – Jakarta
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap praktik pemberian tanda kehormatan negara Bintang Mahaputra. Menurutnya, banyak penerima penghargaan tersebut tidak tepat sasaran dan bahkan terkesan dipaksakan, sehingga mengikis makna luhur dari penghargaan tertinggi negara itu.
“Banyak penerima Bintang Mahaputra yang sebenarnya tidak layak. Penghargaan ini seakan dipaksakan diberikan, padahal kriteria penerima jelas tidak dilihat dari prestasi dan jasa nyata kepada masyarakat maupun negara,” tegas Rahmad Sukendar, Selasa (26/8/2025).
Ia menilai, tanda kehormatan negara seharusnya menjadi simbol penghargaan tertinggi bagi putra-putri bangsa yang memiliki integritas, pengabdian, serta kontribusi besar. Namun dalam praktiknya, penghargaan tersebut justru rawan dipolitisasi dan diberikan berdasarkan kepentingan sesaat.
“Kalau penghargaan setinggi Bintang Mahaputra diberikan hanya karena jabatan atau kedekatan politik, maka yang terjadi adalah hilangnya wibawa negara. Rakyat bisa menilai bahwa tanda kehormatan sudah tidak punya makna lagi,” ujarnya.
Rahmad menekankan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi serius agar marwah Bintang Mahaputra tetap terjaga. Menurutnya, hanya dengan penerima yang benar-benar pantas dan layak, kepercayaan publik terhadap penghargaan negara bisa dipulihkan.
“Penghargaan negara jangan sampai jadi formalitas. Rakyat ingin melihat sosok yang benar-benar berjuang dan berkorban untuk bangsa, bukan penerima yang dipaksakan demi kepentingan tertentu,” pungkasnya.*
Redaksi
