InfoLangsa.Com – Jakarta
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap sistem rekrutmen anggota Polri yang dinilainya sarat ketimpangan dan diskriminatif terhadap masyarakat kecil.
Rahmad menyoroti bahwa mayoritas peserta yang lolos dalam proses seleksi berasal dari kalangan elit internal kepolisian, TNI dan Pejabat khususnya anak-anak dari perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati). Sementara itu, anak-anak dari kalangan bintara dan masyarakat umum nyaris tidak terakomodasi.
Perlu diketahui, apalagi yang sekarang ini ada beredar di media sosial keluhan dari orang tua casis bintara pengiriman Polda Sulawesi Utara diduga adanya permainan kotor panitia dengan memberikan kemudahan kepada casis tertentu dan mengorbankan casis lain nya ini yang harus menjadi perhatian Kapolri karena sudah viral dimasyarakat.
“Semua yang lolos dalam perangkingan tidak ada dari kalangan orang susah. Mereka datang ke lokasi seleksi dengan kendaraan mewah, bahkan dikawal ajudan. Di mana nurani pejabat kepolisian terhadap rakyat kecil?” ujar Rahmad Sukendar, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa proses seleksi Polri sudah jauh dari prinsip meritokrasi dan keadilan sosial. Ia menilai bahwa rekrutmen semacam ini hanya memperkuat eksklusivitas di dalam tubuh Polri dan berpotensi menciptakan ketimpangan struktural jangka panjang.
“Apakah Polri sekarang hanya diwariskan kepada anak-anak pejabat? Bagaimana dengan anak petani, tukang becak, atau buruh yang punya semangat mengabdi, tapi tak punya akses dan kekuasaan? Mereka justru yang seharusnya diberi peluang,” tambahnya.
Rahmad juga memperingatkan bahwa jika praktik ini terus dibiarkan, maka Polri akan kehilangan kepercayaan publik. Ia mendesak Presiden, Komisi III DPR RI, dan lembaga pengawas eksternal untuk turun tangan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen Polri.
“Sudah saatnya rekrutmen Polri dibuka secara transparan dan diawasi publik. Jangan biarkan hanya anak-anak ‘orang dalam’ yang masuk, sementara anak bangsa lainnya dipinggirkan. Polri adalah milik rakyat, bukan milik keluarga perwira,” dan pejabat negara tutupnya.
(Red)
