InfoLangsa.com — Lhokseumawe,
Warga Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, menyegel kantor keuchik setempat pada Senin, 16 Februari 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap penyaluran bantuan dampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 yang dinilai belum memberikan kepastian bagi seluruh warga terdampak.
Aksi dan dialog berlangsung di Meunasah Gampong Batuphat Barat. Warga menyampaikan aspirasi agar penyaluran bantuan tahap pertama ditunda hingga ada kejelasan terkait kemungkinan tahap lanjutan.
Kekecewaan warga semakin menguat setelah beredar informasi bahwa nama Penjabat (Pj) Keuchik Batuphat Barat, Muhammad Yasin, diduga tercantum sebagai salah satu penerima bantuan. Informasi yang beredar di tengah masyarakat tersebut memicu pertanyaan terkait mekanisme pendataan serta proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan.
Camat Muara Satu, Muntazir Ramli, S.IP., M.Si., mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi untuk mendengar langsung tuntutan masyarakat.
“Hari ini, Senin 16 Februari 2026, masyarakat menyampaikan aspirasinya terhadap hasil pendataan awal dampak bencana hidrometeorologi tahun 2025. Ada permintaan agar penyaluran tahap pertama dilakukan penundaan sampai menunggu tahap kedua. Itu yang menjadi punca persoalan di gampong ini,” ujarnya.
Terkait penyegelan kantor keuchik, Muntazir Ramli menilai hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan warga. Namun ia berharap kantor pemerintahan tetap dibuka agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kalau disegel mungkin bentuk kekecewaan. Tapi saya berharap kantor itu tetap dibuka karena menyangkut pelayanan,” katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Keuchik Batuphat Barat, Muhammad Yasin, menjelaskan bahwa pendataan awal difokuskan pada rumah rusak karena tidak adanya petunjuk teknis (juknis) yang lebih rinci.
“Intinya, dasar dari pendataan pertama memang tidak ada juknis. Kita hanya disuruh mendata rumah rusak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihak gampong tetap menerima keluhan masyarakat terkait kerusakan perabotan rumah tangga dan telah menyampaikan data tambahan tersebut kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
Dialog tersebut turut dihadiri Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna memastikan situasi tetap kondusif. Setelah pertemuan berlangsung tanpa adanya keputusan konkret yang menjawab tuntutan warga, masyarakat akhirnya membubarkan diri dengan rasa kecewa karena merasa belum mendapatkan kepastian.
( Iskandar M. Tjut )
