InfoLangsa.Com – Jakarta
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah komprehensif untuk meredam gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis agar potensi tindakan anarkis tidak meluas.
Dalam wawancara bersama wartawan di kantor BPI KPNPA RI, Minggu (31/8/2025), Rahmad menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk mengundang seluruh elemen bangsa, termasuk tokoh masyarakat, ormas, dan ulama, dalam menjaga keutuhan NKRI.
“Bangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, terutama di sekitar Polres maupun kantor DPR. Upaya ini sangat penting untuk meredam potensi eskalasi massa,” ujar Rahmad.
Ia menilai, pengamanan unjuk rasa yang dilakukan secara represif justru akan memperbesar kebencian masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, pendekatan humanis dianggap mampu mencegah gesekan di lapangan.
“Pengamanan dan tindakan humanis tanpa kekerasan akan menghindarkan timbulnya kebencian masyarakat terhadap polisi. Justru sebaliknya, masyarakat bisa melihat polisi hadir sebagai pelindung, bukan lawan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmad Sukendar mengingatkan pentingnya sinergi aparat dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Ia menekankan, deteksi dini terhadap kelompok anarkis hanya bisa dilakukan jika aparat dan masyarakat saling berkolaborasi.
Ketua Umum BPI KPNPA RI juga menyoroti perlunya perencanaan matang dalam setiap pengamanan aksi unjuk rasa. “Kesiapan yang baik harus diiringi doa yang baik. Setiap langkah pengamanan dari kepolisian adalah ibadah, menjaga wilayah dengan tekad kuat dan niat tulus untuk kemaslahatan umat,” ungkapnya.
Rahmad juga mengingatkan bahwa masyarakat yang merasa resah dengan adanya demo anarkis bisa terdorong melakukan perlawanan balik terhadap massa, yang berpotensi memicu “hukum rimba” di lapangan.
“Semua ini bisa diselesaikan jika ada kemauan pemerintah untuk duduk bersama. Dialog yang jujur dan terbuka dengan seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk meredam gejolak dan menghindari perpecahan bangsa,” pungkasnya.
Redaksi
