InfoLangsa.Com – Aceh Tamiang.
MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang menyatakan dukungan penuh kepada Bupati Aceh Tamiang Inspektur Polisi Purnawirawan Drs. Armia Fahmi, MH yang turun langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk memperjuangkan hak masyarakat korban banjir.
Langkah Bupati dinilai tepat untuk menjemput kepastian bantuan bagi warga terdampak banjir 26 November 2025 yang hingga kini belum sepenuhnya menerima dana stimulan Tahap III dan Tahap IV.
*Serapan Tahap I-II Capai 92%*
Menurut MPC Pemuda Pancasila, capaian penyerapan dana Tahap I dan Tahap II sebesar 92% membuktikan Pemkab Aceh Tamiang telah bekerja serius dan memenuhi tanggung jawab administrasi.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk terus menunda pencairan Tahap III dan Tahap IV. Keterlambatan ini menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat yang rumahnya rusak. Jangan sampai korban banjir menjadi korban kedua akibat lambannya birokrasi,” tegas Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang.
*Catatan Kritis Pemuda Pancasila*
1. Pemerintah pusat harus membuka secara transparan status pencairan dana stimulan Tahap III dan Tahap IV. Jangan biarkan masyarakat menunggu dalam ketidakpastian.
2. Bantuan bencana tidak boleh menjadi komoditas birokrasi yang berputar di meja administrasi sementara warga masih berjuang memperbaiki tempat tinggalnya.
3. DPRK, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus mengawasi ketat proses penyaluran agar tidak terjadi pemotongan, pungutan liar, atau permainan oknum yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat.
4. Pemkab Aceh Tamiang harus berani menyampaikan ke publik siapa pihak yang menyebabkan keterlambatan apabila seluruh kewajiban daerah telah tuntas.
*Penegasan*
MPC Pemuda Pancasila menegaskan, kunjungan ke pusat tidak boleh berhenti pada seremoni dan koordinasi. Harus ada kepastian waktu pencairan yang jelas dan terukur.
“Jangan biarkan masyarakat Aceh Tamiang terus menjadi sandera birokrasi. Korban banjir tidak butuh alasan, tidak butuh prosedur berlarut-larut, dan tidak butuh saling lempar tanggung jawab. Mereka butuh rumah layak, kepastian bantuan, dan kehadiran negara yang benar-benar bekerja,” ujarnya.
Jika hak rakyat terus tertunda, wajar publik mempertanyakan di mana keberpihakan pemerintah terhadap korban bencana.
*Reporter: Jon*
