InfoLangsa.Com – Aceh Tamiang
Suasana di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang mendadak riuh pada Kamis (12/02/26). Ratusan warga yang semula datang dengan orasi membara seketika luluh saat Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn) Drs. Armia Pahmi, M.H, memilih keluar dari ruangannya. Tanpa sekat, ia berdiri di tengah kerumunan rakyat untuk menyerap aspirasi secara langsung.
Seruan aksi damai , rapatkan barisan seluruh lapisan masyarakat Aceh Tamiang yang tidak dapat keadilan
Bupati Aceh Tamiang menyapa pedemo di dampingi oleh Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi, Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon SH.i
Aksi bertajuk “Rakyat Bersama Mu” ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk dukungan moral kepada Bupati dalam menuntaskan pemulihan pasca-banjir di Bumi Muda Sedia. Namun, di balik dukungan tersebut, terselip kritik tajam terhadap kinerja jajaran birokrasi di bawah kepemimpinan Armia.
Koordinator aksi, Ai Garang, dalam orasinya secara blak-blakan memuji dedikasi Bupati namun “menyemprot” jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Ia menilai niat tulus Bupati seringkali tersumbat oleh birokrasi yang kurang kompeten dan lamban.
“Luar biasa kerja Bupati selama ini, tapi sayang tidak didukung kemampuan para SKPK. Akibatnya banyak keluhan, termasuk carut-marut data TMK (Tidak Memenuhi Kriteria). Pak Bupati, jika ada kepala dinas yang tidak mampu bekerja, segera evaluasi dan ganti!” tegas Ai di hadapan massa yang bersorak setuju.
Merespons tuntutan tersebut, Bupati Armia Pahmi memberikan jawaban yang menyentuh sekaligus tegas. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak hanya duduk di balik meja, melainkan terus bergerilya ke tingkat pusat demi memperjuangkan nasib warga Tamiang.
“Saya juga korban banjir. Saya tidak pernah meninggalkan warga Aceh Tamiang. Demi daerah kita, saya terus berjuang menemui Menteri hingga Presiden,” ujar Armia dengan nada tenang namun berwibawa.
Terkait polemik status TMK (Tidak Memenuhi Kriteria) pada bantuan rumah yang meresahkan warga, Bupati membawa angin segar. Ia mengaku telah melayangkan protes keras terhadap hasil verifikasi BNPB yang dianggap tidak akomodatif.
Berikut adalah poin-poin strategis yang ditegaskan Bupati di hadapan massa:
Verifikasi Ulang: Status TMK akan dihapus dan dilakukan pendataan ulang secara transparan dengan melibatkan LSM serta tokoh masyarakat.
Bantuan Tunai Mandiri: Bantuan kerusakan rumah dipastikan berupa uang tunai yang langsung masuk ke rekening warga tanpa potongan sepeser pun.
Pemulihan Ekonomi: Selain penyediaan hampir 1.000 Hunian Sementara (Huntara), bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan modal UMKM saat ini sedang dalam proses pencairan.
Menutup pertemuan tersebut, Armia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu dan tidak mudah terprovokasi oleh isu liar terkait pemotongan bantuan.
“Bantu saya. Mari kita bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerah. Saya tidak ingin rakyat saya terus menderita,” pungkasnya yang disambut tepuk tangan riuh.
Aksi yang semula berlangsung tegang berakhir dengan suasana cair dan damai, mempertegas kembalinya kepercayaan publik terhadap pemimpin yang berani turun langsung ke lapangan. ( Jon )
