InfoLangsa.Com – JAKARTA
Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali mencuat. Ironisnya, modus yang digunakan justru memanfaatkan kelengkapan dokumen resmi: paspor, tiket, hingga visa kunjungan.
Hal itu diungkap *Cristy Lemon*, Jurnalis Tabloid Skandal sekaligus Bendahara Umum IPJI, yang mengaku telah turun langsung melakukan investigasi di lapangan.
“TPPO bukan lagi sekadar soal hukum atau kejahatan terorganisir. Ini sudah jadi luka sosial, tragedi kemanusiaan yang terus memakan korban,” kata Cristy, Selasa (14/7/2026).
*Modus: Dokumen Sah, Niat Busuk*
Menurut Cristy, sindikat TPPO kini semakin rapi. Para calon korban “dibimbing” mulai dari cara menjawab pertanyaan petugas, diberi uang saku, bahkan dipinjamkan identitas agar lolos pemeriksaan.
“Yang paling menyayat, mereka datang dengan senyum tapi matanya bingung. Ditanya mau nginap di mana, mau kerja apa di negara tujuan, jawabnya tidak jelas. Di situ nurani kita bicara, ada yang tidak beres,” ujarnya.
Dalam beberapa kasus yang berhasil digagalkan, puluhan calon pekerja migran tujuan Yunani dan Turki sempat ditahan. Mereka diminta membayar Rp4,5 juta hingga Rp7,5 juta hanya untuk dijanjikan pekerjaan yang belum tentu ada. Bahkan sebagian tidak memiliki dokumen sah.
Cristy juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum dan calo di lingkungan Imigrasi Bandara. “Ada informasi dari saksi dan tim investigasi kami. Mereka diduga menelan uang dari para mafia TPPO,” tegasnya.
*Imigrasi di Simpang Jalan*
Cristy menilai, peran Imigrasi kini tidak bisa lagi sebatas penjaga pintu keluar-masuk negara. Apalagi setelah berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Imigrasi harus jadi garda depan. Tidak hanya tegas secara hukum, tapi juga peka secara nurani. Agar tidak ada lagi pungli di terminal keberangkatan,” katanya.
Ia mengapresiasi langkah pencegahan yang sudah dimulai dari hulu saat pengajuan paspor. Namun, petugas diminta lebih jeli membaca indikasi. “Apakah pemohon benar tahu tujuannya? Apakah ada konsistensi jawaban dan dokumen? Ketidaksesuaian kecil itu bisa jadi petunjuk besar,” imbuhnya.
Di hilir, meski sudah ada mesin Autogate, Cristy menekankan pentingnya pemeriksaan manual untuk WNI yang dicurigai. “Di titik inilah petugas menyaring. Mana yang bisa lewat Autogate, mana yang harus diperdalam,” jelasnya.
*Butuh Sinergi dan Data Terpadu*
Cristy mendorong kolaborasi lintas lembaga. Mulai dari BP2MI, Polri, Kemlu, hingga organisasi masyarakat sipil.
“Solusi konkretnya adalah membangun sistem data terpadu. Pola rekrutmen ilegal bisa terdeteksi lebih awal. Kampanye di daerah kantong PMI juga harus digencarkan,” ungkapnya.
Ia juga mengusulkan penempatan unit intelijen Imigrasi di wilayah rawan rekrutmen serta pelibatan generasi muda dan lembaga pendidikan untuk edukasi bahaya TPPO.
“Paspor itu janji negara untuk melindungi. Jangan sampai jadi tiket menuju eksploitasi. Biarlah Imigrasi berdiri sebagai alarm dini, bukan sekadar gerbang tanpa nurani,” pungkas Cristy.
Pekerjaan petugas Imigrasi, menurutnya, bukan hanya soal siapa yang boleh pergi. “Tapi tentang siapa yang bisa pulang dengan selamat dan utuh sebagai manusia.”
(Red)
