Caption :
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, M.H Bersama Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si.,MA.Cd.*, Rakor Pascabanjir, Pemkab Aceh Tamiang Kebut 500 Huntap, Dirjen PKP: Validasi Data Kunci Utama Selasa (05/05/2026)
INFOLANGSA.COM – ACEH TAMIANG
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus mengakselerasi penanganan pascabanjir, khususnya penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak. Komitmen itu ditegaskan *Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, M.H.*, saat memimpin Rapat Koordinasi bersama *Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si.,MA.Cd.*, Selasa (05/05/2026) di Aula Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Rakor tersebut membahas percepatan pembangunan Hunian Tetap – Huntap dan Hunian Sementara – Huntara bagi korban banjir. Turut hadir unsur Forkopimda, para kepala SKPK, perwakilan BPBD, PDAM, unsur Forkopicam, dan tamu undangan lainnya.
Bupati Armia Pahmi menyampaikan, pembangunan Huntap menjadi prioritas bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Saat ini, 200 unit rumah telah mulai dibangun melalui dukungan *Yayasan Buddha Tzu Chi*. Pemkab juga merencanakan pembangunan tambahan 300 unit di wilayah Kampung Kota Kuala Simpang.
“Pembangunan ini kami prioritaskan bagi warga yang rumahnya hilang akibat banjir. Kami terus melakukan penelusuran dan pengadaan lahan, termasuk mengajukan pemanfaatan lahan HGU dan lahan perkebunan yang belum produktif untuk mendukung pembangunan Huntap,” tegas Bupati.
Selain perumahan, Bupati memaparkan capaian pembangunan lain. Di sektor kesehatan, Pemkab telah menerima bantuan 11 unit ambulans. Untuk infrastruktur, pembangunan jembatan di Aras Sembilan saat ini dalam tahap tender. Pemkab juga mengusulkan pembangunan jembatan permanen di Pematang Durian dan Balik Karang untuk menggantikan jembatan gantung, serta perbaikan akses jalan di wilayah rawan longsor seperti Sekerak dan Sekumur.
Sementara itu, *Dirjen Perumahan Perdesaan Kemenkes PKP, Dr. Drs. Imran,M.Si.,MA.Cd., mengapresiasi langkah cepat Pemkab Aceh Tamiang. Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki tiga fokus utama rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh: konsolidasi dan validasi data, pemantauan implementasi lapangan, serta mendorong pembentukan posko pascabencana di daerah.
“Validasi data menjadi kunci utama agar program rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran. Kami masih menemukan data infrastruktur dan perumahan yang belum lengkap dan perlu segera diperbarui, termasuk dokumentasi foto dan koordinat lokasi,” ungkap Imran.
Ia menekankan pentingnya pelaporan berkala kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan normalisasi sungai. Data kerusakan rumah, baik rusak berat maupun hilang, juga harus segera difinalisasi untuk menentukan skema pembangunan mandiri atau komunal.
Lebih lanjut, Imran meminta Pemkab Aceh Tamiang segera membentuk *Posko Transisi Pascabencana* guna memantau penanganan terpadu lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi. “Kami juga mendorong dukungan PLN dan PDAM untuk memastikan ketersediaan listrik dan air bersih bagi Huntara maupun Huntap yang telah dibangun,” tambahnya.
Rakor ini menjadi momentum penguatan sinergi pusat dan daerah dalam memastikan pemulihan Aceh Tamiang berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.
*(Jon/Red)*
