InfoLangsa.Com – Palu, 4 Mei 2026, Polemik video pendek yang memperlihatkan perbandingan pelayanan dua rumah sakit di Kota Palu terus memantik perdebatan publik. Di tengah silang opini antara netizen, aktivis, hingga kelompok masyarakat sipil, muncul tanggapan tegas dari Andi Ridwan—aktivis 98 yang dikenal dengan sapaan Batara Guru—yang menolak pelabelan “buzzer” atas sikap kritisnya terhadap fenomena tersebut.
Menurut Andi Ridwan, perdebatan yang berkembang tidak bisa direduksi sekadar pada dikotomi “buzzer versus buzzer” sebagaimana narasi yang berkembang di ruang digital. Ia menilai, publik justru sedang bekerja menggunakan nalar kritisnya dalam membaca dua realitas pelayanan kesehatan yang berbeda antara rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan milik Pemerintah Kota Palu. Perspektif ini sejalan dengan dinamika pemberitaan yang menyoroti bagaimana video viral tersebut memicu polarisasi opini publik terkait kualitas layanan kesehatan.
Ia menegaskan, membandingkan dua layanan publik bukanlah tindakan manipulatif, melainkan refleksi langsung dari pengalaman sosial masyarakat. “Kalau ada dua fakta lapangan yang terlihat berbeda, lalu masyarakat membandingkan, itu bukan kerja buzzer. Itu kerja nalar publik,” tegasnya.
Di sisi lain, Andi Ridwan juga merespons pandangan yang disampaikan Forum Komunikasi Pemuda Bersatu (FKPB) yang mengingatkan agar kepemimpinan tidak diukur hanya dari potongan video. Ia sepakat bahwa ukuran kinerja pemerintahan memang harus berbasis data, indikator tata kelola, serta capaian kebijakan yang terukur. FKPB menekankan bahwa penilaian kepemimpinan perlu melihat aspek yang lebih komprehensif, bukan sekadar persepsi visual sesaat.
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa data dan tata kelola tidak boleh dipisahkan dari pengalaman langsung masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam kerangka administrasi publik modern, persepsi warga terhadap kualitas layanan merupakan bagian dari indikator kinerja yang sah, berdampingan dengan data kuantitatif dan laporan birokrasi. Dengan kata lain, video viral tersebut bukanlah instrumen penilaian final, tetapi sinyal awal yang harus diuji dan dijawab melalui transparansi data.
Lebih jauh, Andi Ridwan melihat bahwa polemik ini justru membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah. Ia menyebut, jika terdapat perbedaan standar pelayanan antar rumah sakit milik pemerintah, maka yang perlu dilakukan adalah audit tata kelola, bukan membungkam opini publik.
“Jangan alergi dengan kritik visual. Video itu mungkin pendek, tapi realitas yang direkam bisa panjang. Tinggal bagaimana pemerintah menjawabnya dengan data yang terbuka,” ujarnya.
Sebagai aktivis yang pernah menjadi bagian dari gerakan reformasi 1998 dan eks Ketua SMPT UNTAD Palu periode 1996–1997, Andi Ridwan menempatkan kritik publik sebagai bagian inheren dari demokrasi. Ia juga dikenal sebagai salah satu motor gerakan HMI MPO pada masa reformasi 1998, yang menekankan pentingnya kontrol masyarakat terhadap kekuasaan, Pendiri HMI MPO di SulTeng dan Ketua Cabang HMI MPO Palu pertama 1997- 1999.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perdebatan yang terjadi saat ini seharusnya tidak dipersempit menjadi konflik opini digital, melainkan dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik secara substantif. “Ini bukan soal siapa membela siapa. Ini soal bagaimana dua fakta lapangan dibaca jernih, lalu dijawab dengan perbaikan nyata,” pungkasnya. (C)-.
