InfoLangsa.Com – Bali
Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem peradilan pidana di kancah internasional. Dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, delegasi Aceh menghadiri perhelatan bergengsi World Congress on Probation and Parole (WCPP) yang berlangsung di Bali, 14–17 April 2026.
Dalam agenda global ini, Kakanwil didampingi oleh tiga pimpinan unit pelaksana teknis, yakni Kabapas Lhokseumawe, Kabapas Nagan Raya, dan Kabapas Kutacane. Kehadiran tim dari Aceh ini menjadi bagian dari 400 delegasi lintas negara yang berkumpul untuk merumuskan masa depan pembinaan narapidana di dunia.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam sambutannya menekankan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah adalah pengakuan dunia terhadap sistem pembinaan di tanah air.
“Ini momentum emas bagi kita. Selain memperkenalkan praktik baik pembinaan yang telah kita jalankan, kita juga menyerap standar terbaik dari 44 negara peserta untuk diterapkan di Indonesia,” ujar Agus.
Senada dengan hal tersebut, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang hadir sebagai keynote speaker, memberikan perhatian khusus pada peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Menurutnya, pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan Bapas adalah kunci dalam menciptakan transisi yang aman bagi narapidana kembali ke masyarakat.
Salah satu sorotan utama dalam WCPP 2026 adalah pameran produk hasil karya Warga Binaan. Produk-produk unggulan dari berbagai lapas di Indonesia dipamerkan di hadapan delegasi internasional, membuktikan bahwa proses pembinaan bukan sekadar penghukuman, melainkan pemberdayaan yang bernilai ekonomi dan sosial.
Partisipasi aktif Kanwil Ditjenpas Aceh dalam forum ini bukan sekadar menghadiri seremonial. Keikutsertaan para Kepala Bapas dari wilayah Aceh dimaksudkan untuk melakukan transformasi sistem pembimbingan di tingkat lokal.
Yan Rusmanto menegaskan bahwa wawasan global yang didapat dari forum ini akan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program di Aceh. Tujuannya jelas: memperkuat fungsi pembimbingan kemasyarakatan agar lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis pada pemulihan.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan Bapas di wilayah Aceh terus berkembang mengikuti tren global, terutama dalam mengoptimalkan integrasi sosial warga binaan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum,” pungkas Yan.
Melalui forum WCPP ini, Indonesia termasuk wilayah Aceh telah menegaskan posisinya tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi sebagai pelopor perubahan sistem pemasyarakatan dunia yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan.
Zainal
