InfoLangsa.Com – Bireuen
Sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Bireuen pada 16 Maret 2026. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk yang berisi tuntutan terkait transparansi pengelolaan dana bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Bireuen.
Dalam spanduk yang dibawa peserta aksi terlihat tulisan yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana bantuan banjir. Warga menilai langkah tersebut penting untuk memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak.
Selain persoalan transparansi dana bantuan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan hunian bagi korban banjir yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Massa berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian terkait pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para korban banjir. Kepastian tempat tinggal dinilai penting agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal setelah terdampak bencana.
Di sisi lain, warga juga meminta pemerintah menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) sebagai solusi sementara bagi keluarga yang hingga kini masih berada di lokasi penampungan.
Aksi yang diikuti sejumlah warga tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka secara damai di sekitar kawasan Kantor Bupati Bireuen.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Pemerintah Kabupaten Bireuen menyampaikan bahwa pemerintah menghargai setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menyatakan akan terus berupaya menangani dampak banjir serta menindaklanjuti berbagai masukan dari masyarakat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Selain itu, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta membuka ruang komunikasi dalam mencari solusi terbaik bagi warga yang terdampak banjir.
Aksi damai tersebut kemudian berakhir dengan tertib setelah para peserta menyampaikan aspirasi mereka.
(Mega)
