InfoLangsa.Com – Banda Aceh
Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, menyoroti para pejabat di Aceh yang masih menggunakan kendaraan berpelat luar daerah seperti BK, BM, atau B, padahal mereka berdinas dan menikmati fasilitas dari Pemerintah Aceh.
“Ini bukan sekadar soal plat nomor, tapi soal harga diri dan loyalitas kepada daerah. Sangat memalukan jika pejabat di Aceh justru bangga memakai plat luar, sementara mereka digaji dari uang rakyat Aceh,” kata Fauzan, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, penggunaan kendaraan berpelat luar menunjukkan rendahnya rasa cinta daerah dan minimnya komitmen untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan berplat luar yang beroperasi di Aceh disetor ke provinsi lain, sehingga Aceh kehilangan potensi pendapatan.
“Kalau pejabat Aceh sendiri tidak mau pakai plat BL, bagaimana rakyat mau mencontoh? Jangan sampai masyarakat diminta taat pajak, tapi pejabatnya justru membangun provinsi lain dengan membayar pajak keluar daerah,” ujarnya.
SAPA mendukung langkah Pemerintah Aceh yang mengimbau masyarakat agar segera memutasi kendaraan berpelat luar menjadi plat BL. Namun, fauzan menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dimulai dari para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta para pegawai swasta yang bekerja di Aceh.
Dari hasil pantauan SAPA, sekitar 40 persen kabupaten/kota di Aceh masih banyak ditemukan kendaraan berpelat luar, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Sumatera Utara. Akibatnya, Aceh diperkirakan kehilangan potensi pajak kendaraan sebesar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun per tahun, karena setoran pajak masuk ke provinsi lain.
“Dana sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun pendidikan, memperbaiki infrastruktur jalan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta membangun rumah dhuafa.
Karena itu, sudah selayaknya para bupati dan wali kota menindaklanjuti imbauan Pemerintah Aceh agar seluruh pejabat, ASN, dan pihak swasta segera mengganti pelat kendaraan mereka menjadi BL, demi bersama-sama membangun Aceh,” tutup Fauzan.
Redaksi
