InfoLangsa.Com – Aceh Timur
Ratusan emak-emak dari Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kamis (19/2/2026) sekitar pukul 13.45 WIB, mendatangi Pendopo Bupati Aceh Timur dan Kantor Camat Idi Rayeuk. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan data korban banjir hidrometeorologi yang dinilai simpang siur dan meresahkan masyarakat.
Warga memprotes dugaan pencoretan sekitar 900 lebih kepala keluarga dari total 1.300 KK yang tersebar di lima dusun di Gampong Jawa. Dari data yang beredar di masyarakat, hanya 131 KK yang namanya tercantum sebagai penerima bantuan.
Aksi tersebut turut dihadiri Tuha Peut, Sekdes, perwakilan lima dusun, tokoh masyarakat, rekan media, serta aparat keamanan yang melakukan pengamanan.
Sejak pasca banjir, polemik pendataan disebut telah beberapa kali memicu ketegangan di desa (4). Warga mengaku bingung dengan proses verifikasi yang dinilai berbelit dan tidak transparan, sehingga menimbulkan kegaduhan internal di Gampong Jawa.
Sebelumnya, perwakilan masyarakat berinisial H, dan lain juga telah mendatangi pihak terkait untuk meminta klarifikasi. Informasi yang diterima warga menyebutkan sekitar 450 itu pun belum jelas data dinyatakan keluar, namun di lapangan ditemukan jumlah korban terdampak jauh lebih banyak.
Dalam pertemuan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, yang ditunjuk sejak 9 Januari 2026 menggantikan Afifullah, hadir langsung menemui warga. Penunjukan itu dilakukan oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, guna mempercepat penanganan dan pendataan korban banjir.
Syahrizal Fauzi berupaya menenangkan massa dan menjelaskan mekanisme pendataan serta proses verifikasi yang sedang berjalan. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal perbaikan data agar ke depan lebih akurat dan tidak menimbulkan polemik baru.
Setelah mendapatkan penjelasan dari Plt BPBD dan pihak Kantor Camat Idi Rayeuk, ratusan emak-emak tersebut akhirnya membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dengan pengawalan aparat keamanan
Namun demikian, warga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh korban banjir benar-benar terdata secara adil dan transparan. (Dedy/Jimbrown).
