InfoLangsa.Com – Jakarta
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Dr. Rahmad Sukendar, memberikan kritik tajam terhadap penegakan hukum terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat yang dinilai tidak merata.
Dalam pernyataannya, Rahmad mengapresiasi langkah cepat jajaran Polda Sumbar dalam menindak PETI di wilayah Pasaman. Namun, ia juga menyoroti masih maraknya praktik penambangan ilegal di Kabupaten Solok Selatan, yang hingga kini belum tersentuh tindakan tegas dari aparat kepolisian.
“Saya menghargai gerak cepat Polda di Pasaman, tapi jangan hanya berani di satu titik dan menutup mata terhadap wilayah lain. Di Solok Selatan, PETI masih marak dan dibiarkan seolah tak tersentuh hukum,” tegas Rahmad Sukendar kepada awak media, Sabtu (8/6/2025).
Lebih lanjut, Rahmad mengingatkan bahwa Solok Selatan pernah menjadi sorotan nasional akibat peristiwa tragis “polisi tembak polisi” yang diduga berkaitan dengan aktivitas PETI di masa lalu. Kejadian itu, menurutnya, seharusnya menjadi alarm keras agar wilayah tersebut mendapat perhatian khusus dari kepolisian.
“Sudah ada korban jiwa di sana, tapi mengapa hingga kini aktivitas PETI masih berjalan seperti biasa? Jangan sampai penegakan hukum hanya untuk pencitraan. Ini tentang keadilan dan keselamatan rakyat!” tandasnya.
Rahmad Sukendar juga mengungkapkan bahwa BPI KPNPA RI masih terus menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan PETI yang beroperasi secara terbuka di sejumlah titik di Solok Selatan. Ia mendesak Kapolda Sumatera Barat untuk segera turun tangan dan melakukan tindakan nyata.
“Kalau kita serius memberantas tambang ilegal, maka semua wilayah harus ditindak. Tidak boleh ada tempat yang kebal hukum. Hukum itu bukan alat tawar-menawar, tapi kepastian bagi semua warga negara,” katanya.
Aktivitas PETI yang dibiarkan, kata Rahmad, bukan hanya pelanggaran hukum semata, tetapi juga kejahatan ekologis yang merusak lingkungan, mencemari sungai, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Kalau aparat diam, artinya mereka ikut serta dalam kerusakan lingkungan. Negara harus hadir dan tegas!” pungkasnya.
Redakasi InfoLangsa.Com
